Brilio.net - Hari ini, Jumat, 29 Agustus 2025, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia memperingati ulang tahunnya yang ke-80. Momen spesial ini bukan hanya menjadi ajang refleksi atas perjalanan panjang parlemen Indonesia, tapi juga menjadi sorotan publik karena bertepatan dengan berbagai aksi demonstrasi yang mewarnai dinamika politik nasional. Suasana ulang tahun DPR kali ini seolah mengingatkan kita bahwa lembaga legislatif bukan hanya arena politik formal, melainkan juga ruang di mana aspirasi rakyat diuji dan dipertarungkan.
Dalam gelora demokrasi yang terus berkembang di Indonesia, ulang tahun DPR menjadi waktu yang tepat untuk melihat kembali bagaimana parlemen kita terbentuk dan berkembang. Terlepas dari pro dan kontra, DPR tetap memegang peranan penting dalam sistem ketatanegaraan, menjadi jembatan antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat. Namun, kehadiran aksi demo juga menunjukkan bahwa masih banyak harapan dan kritik dari publik yang harus diperhatikan oleh para wakil rakyat.
BACA JUGA :
Berniat antar pesanan tapi kena gas air mata, driver ojol ungkap kekecewaan mendalam pada polisi
Keterlibatan masyarakat dalam menyuarakan pendapat melalui demonstrasi merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang sehat. DPR diminta terus berbenah dan memperkuat fungsi pengawasan, legislasi, serta fungsi anggaran agar dapat menjawab tantangan zaman. Sebagai bagian dari peringatan ulang tahun ke-80, mari simak sejarah awal terbentuknya parlemen Indonesia serta peran strategisnya sepanjang perjalanan bangsa ini, dihimpun brilio.net dari berbagai sumber, Jumat (29/8).
Sejarah awal terbentuknya parlemen Republik Indonesia
Sejarah parlemen Indonesia berawal pada 29 Agustus 1945, hanya dua minggu setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Saat itu, Presiden Soekarno membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebagai badan yang berfungsi layaknya parlemen sementara. KNIP inilah yang menjadi cikal bakal DPR RI.
KNIP pertama kali bersidang di Gedung Kesenian Jakarta (saat itu dikenal sebagai Gedung Schouwburg). Keberadaan KNIP sangat penting karena memberikan ruang bagi rakyat untuk ikut serta dalam menentukan arah kebijakan negara yang baru lahir. Meskipun awalnya KNIP hanya berperan sebagai pembantu presiden, dalam perkembangannya ia diberi kewenangan legislatif setelah lahirnya Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945. Maklumat tersebut menjadi tonggak penting karena mengubah sistem pemerintahan presidensial ke arah lebih parlementer, di mana kekuasaan presiden dibatasi dan keputusan penting melibatkan KNIP.
BACA JUGA :
9 Potret momen Pasha Ungu melayat ke rumah Affan driver ojol korban tabrak Brimob, ucap bela sungkawa
Pada masa itu, jumlah anggota KNIP sebanyak 137 orang yang terdiri dari perwakilan berbagai daerah, organisasi, hingga kelompok masyarakat. Seiring waktu, KNIP juga membentuk Badan Pekerja (BP-KNIP) yang bertugas menjalankan fungsi parlemen sehari-hari. BP-KNIP inilah yang kemudian melahirkan tradisi legislasi di Indonesia, seperti merancang undang-undang, memberi masukan kebijakan, hingga melakukan pengawasan terhadap pemerintah.
Perjalanan parlemen Indonesia tidaklah mulus. Masa-masa awal DPR dipenuhi dinamika politik, mulai dari pembubaran parlemen oleh pemerintah Belanda, hingga peralihan sistem dari RIS (Republik Indonesia Serikat) kembali ke NKRI pada 1950. Pasca Konferensi Meja Bundar, terbentuklah Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS) pada 1950 yang menjadi cikal bakal DPR modern. Dari sinilah DPR mulai menjalankan fungsi legislatif secara lebih kuat dengan tiga pilar utama: legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Selama 80 tahun, DPR mengalami berbagai fase, mulai dari Demokrasi Liberal, Demokrasi Terpimpin, hingga masa Orde Baru yang sangat sentralistik. Reformasi 1998 menjadi titik balik besar ketika DPR mendapatkan legitimasi lebih kuat sebagai wakil rakyat dengan sistem pemilu yang lebih demokratis. Hingga kini, DPR terus bertransformasi untuk menjawab tantangan zaman, meskipun kritik dan sorotan publik tak pernah lepas dari kiprahnya.
Pertanyaan seputar DPR ulang tahun ke-80 dan sejarah parlemen RI
1. Kapan DPR pertama kali dibentuk di Indonesia?
DPR berawal dari pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) pada 29 Agustus 1945, hanya dua minggu setelah Indonesia merdeka. KNIP inilah yang menjadi embrio DPR RI.
2. Apa fungsi utama DPR sejak awal berdirinya?
Sejak awal, DPR (melalui KNIP) memiliki fungsi sebagai pembuat undang-undang, memberi masukan terhadap kebijakan pemerintah, serta melakukan pengawasan agar jalannya pemerintahan tetap sesuai konstitusi.
3. Bagaimana peran DPR di era reformasi dibandingkan sebelumnya?
Di era reformasi, DPR memperoleh kekuatan lebih besar dalam hal pengawasan dan legislasi. Pemilihan anggota DPR juga dilakukan secara lebih demokratis melalui pemilu, sehingga keterwakilan rakyat semakin luas dibanding masa Orde Baru yang lebih sentralistik.
