Gaji anggota DPR beserta tunjangannya kembali menjadi topik hangat di kalangan masyarakat. Bayangkan saja, jika semua digabung, total gaji mereka bisa mencapai lebih dari Rp100 juta per bulan. Wow, angka yang fantastis, bukan?
Direktur Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, menilai bahwa apa yang diterima oleh para anggota DPR sangat melukai hati rakyat yang mereka wakili. "Kenaikan gaji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) benar-benar melukai hati rakyat. Di tengah efisiensi anggaran yang digaungkan oleh Presiden Prabowo Subianto," ungkapnya dalam keterangannya, Kamis (21/8).
BACA JUGA :
Aksi jogetnya bareng anggota DPR lain saat sidang tahunan MPR dikritik tajam, Uya Kuya: Lah kita artis
Iwan menambahkan, kenaikan gaji DPR terasa sangat ironis ketika kita melihat defisit APBN 2025 yang diperkirakan akan melebar menjadi 2,78% terhadap Produk Domestik Bruto, atau sekitar Rp662 triliun. Angka ini bahkan lebih tinggi dari estimasi awal yang hanya 2,53%.
"Pihak penyusun dan pengusul kenaikan gaji DPR ini tidak punya kepekaan sama sekali, tidak punya empati, tidak memikirkan hati rakyat. Padahal mereka diangkat kehormatannya oleh rakyat," tegasnya.
BACA JUGA :
Ahmad Dhani teruskan langkah hukum, netizen pembully putrinya diincar, dibantu Verrell dan Uya Kuya
Iwan yakin, tidak ada anggota DPR yang mengalami kesulitan ekonomi. Dengan gaji yang sudah mencapai ratusan juta, seharusnya tidak perlu ada tambahan. "Malahan justru harus dikurangi. Mestinya menteri keuangan mengikuti semangat efisiensi dan penghematan anggaran yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto," tambahnya.
Dia juga memperingatkan bahwa jika hal-hal seperti ini terus dipublikasikan, bisa jadi rakyat akan merasa frustrasi dan memicu perlawanan. "Bisa saja akan menciptakan demo besar-besaran," tutup Iwan.
Ketua DPP PDIP Bidang Perekonomian, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, juga memberikan tanggapan mengenai isu kenaikan gaji anggota DPR yang belakangan ini menjadi sorotan publik. Menurutnya, kenaikan gaji pejabat publik tidak menjadi masalah, asalkan diiringi dengan transparansi anggaran dari lembaga negara dan profesionalisme kerja.
"Jadi saya bilang, kita jangan ada perkeliruan. Kalau saya, anggota dewan mau gaji Rp 1 miliar sebulan, saya oke. Tapi kamu buka dong anggaran kamu semua, kementerian semua anggaran dibuka, biar kita tahu setiap sen pajak yang kita bayar dipakai ke mana saja," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Rabu (20/8).
Ahok juga menekankan bahwa masalah yang ada saat ini disebabkan oleh kurangnya transparansi dari anggota dewan mengenai kenaikan gaji yang mereka terima. Selain itu, kinerja yang ditunjukkan pun jauh dari kata profesional dan berdampak bagi rakyat.
"Nah sekarang kan lu gak mau buka. Jadi orang, kalian juga mau digaji besar, profesional, setiap orang berhak dan harus dibayar mahal, kalau dia kerja profesional. Tugas Anggota Dewan apa? Mengawasi anggaran pajak kita dong. Kamu kalau digaji mahal enggak apa-apa tapi lu buka kasih tau saya," jelas Ahok.
"Sekarang kamu tahu enggak Pemerintah pakai duit berapa? Ya artinya enggak lakukan tugasnya dong," tandasnya.
