Brilio.net - Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, akhirnya mengambil langkah tegas dengan menghentikan rencana pembelian kendaraan dinas baru senilai Rp8,5 miliar. Langkah ini diambil menyusul banyaknya kritik dari berbagai lapisan masyarakat yang menilai pengadaan tersebut tidak tepat di tengah upaya efisiensi anggaran.
Melalui kanal media sosial resminya, Rudy menyampaikan langsung keputusan tersebut kepada publik. Ia mengungkapkan bahwa pemerintah daerah senantiasa menyerap suara masyarakat sebagai dasar pengambilan kebijakan.
BACA JUGA :
Kerap on point kenakan dress, 5 momen istri Gubernur Kaltim Sarifah Suraidah tampil simple dan praktis
"Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kami ingin menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memutuskan untuk membatalkan mobil dinas Gubernur yang sebelumnya direncanakan. Keputusan ini kami ambil setelah mendengar dan mempertimbangkan secara serius aspirasi serta masukan positif masyarakat Kalimantan Timur," ujar Rudy dalam pernyataan resminya di Instagram @h.rudymasud, dikutip brilio.net, Senin (2/3/2026).
Komitmen Pelayanan Publik dan Permohonan Maaf
Dalam keterangannya voice over di Instagram, Rudy menjamin bahwa aktivitas pemerintahan di Kalimantan Timur tidak akan terhambat walaupun fasilitas kendaraan dinas tersebut dibatalkan. Ia memastikan bahwa standar pelayanan kepada masyarakat akan tetap terjaga secara maksimal.
"Kami menegaskan keputusan ini insya Allah tidak akan mengganggu kinerja kerja pemerintahan. Tugas-tugas pelayanan publik tetap berjalan optimal dan fokus kami tetap pada kesejahteraan masyarakat. Di bulan yang penuh maghfirah, teriring permohonan maaf kami kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kalimantan Timur," lanjutnya.
BACA JUGA :
Momen Bahlil Lahadalia kritisi anaknya sendiri di Sidang HIPMI 2026: Nggak ada privilege
Rudy juga menambahkan bahwa kritik yang datang dipandang sebagai bentuk kepedulian warga untuk kemajuan daerah.
"Kami mengucapkan terima kasih atas masukan masyarakat, kritik yang membangun, insya Allah akan menjadi energi bagi kami dalam mewujudkan Kaltim sukses menuju generasi emas. Mohon doa restu karena pemerintah yang baik adalah pemerintah yang mau mendengar dan berani mengambil keputusan yang bijak," tegas Rudy.
Latar Belakang Polemik dan Teguran Pusat
Sebelum keputusan pembatalan ini diketuk, rencana pengadaan mobil seharga miliaran rupiah tersebut sempat memicu perdebatan sengit. Publik menyoroti urgensi pembelian mobil mewah dibandingkan dengan kebutuhan perbaikan infrastruktur jalan di wilayah Kalimantan Timur yang medannya cukup menantang.
Persoalan ini bahkan sampai ke telinga pemerintah pusat, di mana Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sempat memberikan teguran resmi. Tidak hanya itu, sejumlah fraksi partai politik di tingkat nasional turut menyuarakan keberatan mereka atas rencana tersebut.
Dalih Awal Pengadaan Kendaraan Operasional
Sebelum akhirnya dibatalkan, Rudy Mas’ud sempat menjelaskan bahwa selama ini dirinya mengandalkan kendaraan pribadi untuk menunjang aktivitas kedinasan di daerah yang kondisinya juga tidak lagi prima.
“Sampai hari ini Pemprov Kaltim belum menyediakan kami mobil untuk di Kalimantan Timur. Jadi tidak ada mobilnya, mobil yang ada hari ini adalah mobil pribadi kami pergunakan,” ungkap Rudy pada Selasa (24/2/2026).
Ia sempat berargumen bahwa sebagai provinsi yang kini menjadi lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur memerlukan sarana representatif untuk menyambut tamu-tamu mancanegara dan investor. Menurutnya, hal tersebut berkaitan dengan marwah atau wibawa daerah di mata dunia.
“Kalimantan Timur adalah Ibu Kota Nusantara, miniatur Indonesia. Tamu dari Kaltim bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tetapi juga dari global,” tutur Rudy kala itu.
Ia menekankan pentingnya menjaga citra daerah dengan menyatakan, “Masa iya kepala daerahnya pakai mobil alakadarnya, jangan dong. Jaga marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur.”
