Pemerintah Indonesia kini tengah menyediakan hunian untuk masyarakat umum di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang terletak di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Ini adalah langkah besar untuk memastikan semua lapisan masyarakat bisa menikmati kehidupan di kota baru ini.
"Kami sediakan hunian bagi masyarakat umum di IKN," ungkap Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, saat menjelaskan konsep kota dunia yang inklusif di Sepaku, Penajam Paser Utara, seperti yang dilansir oleh Antara.
BACA JUGA :
Ribuan calon ASN mundur, alasannya emoh pindah ke IKN?
Komitmen ini juga disampaikan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, saat melakukan peninjauan langsung di lokasi pembangunan hunian di IKN. Ia menegaskan bahwa Kementerian PKP akan membangun rumah susun (rusun) tidak hanya untuk ASN Hankam, tetapi juga untuk masyarakat umum.
Kementerian PKP menegaskan bahwa kebijakan pembangunan hunian ini mencerminkan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan kota yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Arahan ini sangat penting, terutama bagi masyarakat kecil, agar mereka juga memiliki kesempatan untuk tinggal di IKN dengan layak, sama halnya dengan TNI, Polri, dan ASN.
Basuki Hadimuljono menambahkan bahwa komitmen pemerintah untuk menjadikan IKN sebagai kota yang inklusif dan berkeadilan sosial akan memberikan akses hunian yang layak bagi seluruh masyarakat.
BACA JUGA :
Pegawai BIN pindah ke IKN mulai Juni 2025
Kepala Otorita Basuki Hadimuljono Ajak Perusahaan Real Estat Investasi di IKN
foto: Dok Otorita IKN
Basuki juga mengajak para pengusaha properti, termasuk sektor real estate, untuk berpartisipasi dalam pembangunan berbagai sektor strategis di IKN, terutama dalam hal hunian dan kawasan komersial. Ia menekankan pentingnya keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan IKN.
"Kami berharap kehadiran Bapak dan Ibu semua di sini dapat memberikan gambaran nyata, keyakinan, serta semangat terhadap visi pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai ibu kota masa depan Indonesia menuju Kota Dunia untuk Semua," kata Basuki.
Menurutnya, peluang investasi di IKN masih terbuka luas, khususnya dalam pengembangan ekosistem hunian. Basuki mendorong Real Estate Indonesia (REI) untuk berkontribusi dalam penyediaan berbagai jenis hunian, baik komersial maupun bersubsidi, termasuk yang dikembangkan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Tawarkan 16 Peluang Investasi
Dalam kesempatan ini, Otorita IKN menawarkan 16 peluang investasi di sektor hunian dan komersial yang tersebar di Sub Wilayah Perencanaan (SWP) 1A, 1B, dan 1C dalam kawasan KIPP. Kehadiran REI diharapkan dapat menandai peran aktif sektor swasta dalam membangun sejarah baru bangsa Indonesia di Nusantara.
Pemerintah juga memberikan berbagai insentif menarik bagi investor yang berinvestasi di IKN, seperti pembebasan 100% Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), skema kepemilikan tanah yang kompetitif, serta fasilitas fiskal seperti tax holiday untuk investasi di atas Rp10 miliar maupun untuk sektor UMKM.
Selain itu, pemerintah juga menanggung PPh 21 bagi seluruh karyawan yang berdomisili di IKN, membebaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk properti dan layanan rental properti, serta memberikan insentif super tax deduction hingga 200% dari penghasilan bruto bagi investor yang memberikan donasi. Pembebasan bea masuk juga diberikan untuk jangka waktu 4 hingga 6 tahun guna mendukung kelancaran pembangunan.
Untuk informasi lebih lanjut, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengungkapkan bahwa pembangunan Tahap II IKN untuk periode 2025-2029 telah dimulai, dengan anggaran dari APBN sebesar Rp 48,8 triliun. Anggaran ini akan digunakan untuk menyelesaikan kompleks legislatif, yudikatif, dan membuka akses menuju IKN wilayah perencanaan (WP) 2.
Dengan semua langkah ini, pemerintah berharap IKN dapat menjadi kota yang tidak hanya modern, tetapi juga inklusif bagi semua warganya.
