Brilio.net - Badan Gizi Nasional (BGN) saat ini tengah mempercepat proses administrasi pengangkatan puluhan ribu pegawai baru untuk memperkuat program pemenuhan gizi di Indonesia. Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar lembaga dalam memastikan ketersediaan tenaga ahli yang akan mengelola dapur-dapur gizi di tingkat satuan pelayanan di berbagai daerah.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, memaparkan kemajuan status kepegawaian ini dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IX DPR RI pada Selasa (20/1). Selain menuntaskan pengangkatan untuk tahap kedua, BGN juga sudah mulai menyiapkan rencana seleksi untuk tahap-tahap berikutnya guna memenuhi total kebutuhan formasi yang telah dikoordinasikan dengan pemerintah pusat.
Progres Pengangkatan Pegawai Tahap 1 dan 2
SPPG PPPK 2026
foto: YouTube/TVR Parlemen
Dadan menjelaskan bahwa status kepegawaian di Badan Gizi Nasional terbagi dalam beberapa komponen. Kelompok pertama sebanyak 2.080 pegawai sudah lebih dulu resmi menjadi ASN sejak pertengahan tahun 2025 lalu.
"Jadi kami sudah melakukan rekrutmen dan tes untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahap satu sebanyak 2.080 yang sudah menjadi ASN terhitung mulai tanggal 1 Juli 2025," ujar Dadan Hindayana di Gedung DPR RI, dikutip brilio.net dari YouTube TVR Parlemen, Rabu (21/1).
Saat ini, fokus utama beralih pada rekrutmen tahap kedua yang melibatkan 32.000 formasi. Dari jumlah tersebut, mayoritas merupakan jalur khusus bagi para lulusan sarjana penggerak yang akan memimpin unit pelayanan.
"Di mana yang 31.250 itu khusus, itu adalah seluruh kepala SPPG yang dididik melalui sarjana penggerak pangan Indonesia dan kita buka untuk umum 750, di mana kemudian diisi oleh akuntan sebanyak 375 dan tenaga gizi 375," lanjut Dadan.
SPPG PPPK 2026
foto: YouTube/TVR Parlemen
Target Tugas Efektif Mulai Februari 2026
Para peserta yang telah lolos seleksi berbasis komputer (computer assist test) kini sedang berada di fase pemberkasan. Mereka tengah melengkapi Daftar Riwayat Hidup (DRH) sebagai syarat utama pengusulan Nomor Induk PPPK ke instansi terkait.
"Mereka sekarang dalam tahap pengisian daftar riwayat hidup dan pengusulan nomor induk PPPK, sehingga diperkirakan mereka akan menjadi PPPK mulai tanggal 1 Februari 2026," tambah Dadan.
Rencana Seleksi Tahap 3 dan 4
Melihat kebutuhan operasional yang masih sangat luas, BGN dipastikan tidak akan berhenti di tahap kedua saja. Sudah ada proyeksi kuota yang cukup besar untuk pembukaan lowongan di masa mendatang agar jangkauan program Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin merata.
Lembaga ini telah berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara untuk membuka seleksi tahap 3 dan 4. Masing-masing tahap tersebut direncanakan akan membuka hingga 32.460 formasi baru, sehingga total tenaga yang terserap akan semakin signifikan dalam mendukung ketahanan gizi nasional.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara untuk melakukan seleksi PPPK tahap 3 dan 4,” kata Dadan.
FAQ (Frequently Asked Questions)
1. Apa maksud SPPG dalam struktur Badan Gizi Nasional?
Istilah tersebut merujuk pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau pusat operasional dapur yang memproduksi asupan bergizi untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
2. Apa tugas utama Kepala SPPG yang direkrut melalui jalur khusus?
Mereka bertanggung jawab penuh atas manajemen dapur, pengawasan kualitas bahan pangan, hingga koordinasi distribusi hasil pemenuhan gizi di wilayah kerjanya.
3. Apakah pendaftaran tahap 3 dan 4 hanya untuk lulusan sarjana tertentu?
Meski ada jalur khusus untuk Sarjana Penggerak, BGN biasanya tetap membuka formasi umum untuk posisi teknis pendukung seperti akuntan dan ahli gizi di tiap tahapan seleksi.
4. Bagaimana mekanisme penempatan bagi 32.000 PPPK yang akan diangkat ini?
Para pegawai akan disebar ke berbagai titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sedang dibangun atau sudah siap beroperasi di seluruh Indonesia.
5. Apa yang menentukan seseorang bisa lolos dalam tahap administrasi pengusulan nomor induk?
Keabsahan dokumen dalam Daftar Riwayat Hidup (DRH), kesesuaian kualifikasi pendidikan dengan formasi, serta rekam jejak yang bersih sesuai aturan kepegawaian ASN.
