Ketua DPR RI Puan Maharani baru saja menutup masa sidang DPR untuk Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025. Dalam pidatonya, Puan menekankan bahwa kehidupan berdemokrasi harus menempatkan rakyat sebagai pusat dari setiap kebijakan publik yang diambil oleh negara.
Menurut Puan, negara harus selalu siap sedia, mendengarkan aspirasi rakyat tanpa harus menunggu isu tersebut menjadi viral. "Negara harus hadir dalam melindungi, mencerdaskan, dan mensejahterakan rakyat. Bagi mereka yang membutuhkan kehadiran negara, menunggu satu hari saja sudah terasa sangat lama," ungkapnya.
BACA JUGA :
Megawati umrah bersama Puan Maharani, doakan keberkahan untuk Indonesia
Puan menegaskan bahwa kehadiran negara tidak boleh tergantung pada viralitas atau tuntutan dari rakyat. "Kita harus bertindak cepat, tetapi tetap dalam koridor tata kelola yang baik. Tindakan cepat harus terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip integritas. Niat baik saja tidak cukup; kita butuh transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan publik," jelasnya.
Lebih lanjut, Puan memaparkan kinerja DPR dalam hal legislasi. Selama masa sidang ini, DPR dan Pemerintah telah menyetujui 3 Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi Undang-Undang (UU) dan melanjutkan pembahasan terhadap 7 RUU yang masih dalam tahap Pembicaraan Tingkat I, di mana 6 di antaranya adalah RUU carry over dari periode sebelumnya.
DPR juga telah menyetujui 12 RUU usul Inisiatif DPR pada masa persidangan ini. Puan menekankan bahwa salah satu indikator penilaian kinerja DPR adalah dalam menjalankan fungsi legislasi, sehingga pembentukan UU harus dilakukan secara kolaboratif antara DPR dan Pemerintah.
BACA JUGA :
Didit Prabowo ucapkan ultah untuk Pinka anak Puan Maharani, berujung didoakan netizen berjodoh
"Pencapaian kinerja legislasi adalah komitmen bersama antara DPR RI dan Pemerintah. Kinerja legislasi adalah tanggung jawab bersama," tuturnya.
Fungsi Anggaran
Dalam fungsi anggaran, DPR pada masa persidangan ini fokus pada efisiensi APBN Tahun Anggaran 2025. Melalui komisi-komisi terkait, DPR telah melakukan berbagai rapat kerja untuk memberikan persetujuan efisiensi anggaran Kementerian/Lembaga.
Puan menekankan pentingnya kebijakan efisiensi ini agar tetap berjalan dan kepentingan rakyat tetap terpenuhi. "DPR RI akan terus mengawasi pelaksanaan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2025, khususnya terkait efisiensi dan penajaman program di Kementerian/Lembaga," paparnya.
Puan merinci beberapa isu yang menjadi perhatian DPR, termasuk penanganan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor yang terjadi di beberapa daerah.
"Kesiapan Pemerintah dalam menghadapi Hari Raya Idul Fitri juga menjadi perhatian, terutama stabilitas harga, ketersediaan bahan pangan, dan pasokan BBM. Kami juga mengawasi pemenuhan standar pelayanan minimum jalan tol untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan tol menjelang mudik lebaran," tuturnya.
