Brilio.net - Rencana pengadaan dua unit meja biliar di lingkungan DPRD Sumatra Selatan tengah menjadi pembicaraan hangat di tengah masyarakat. Hal ini dipicu oleh nilai anggarannya yang tergolong besar, yakni mencapai total Rp486,9 juta.
Pihak Sekretariat DPRD Sumsel memberikan klarifikasi bahwa munculnya angka tersebut bukan berasal dari inisiatif internal mereka, melainkan merupakan permohonan langsung dari pihak pimpinan dewan. Sekretaris DPRD Sumsel, Aprizal, menjelaskan bahwa rencana ini baru tahap pencatatan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan belum masuk ke tahap realisasi.
BACA JUGA :
7 Momen Nisya Ahmad bicara di podium saat sidang rapat DPRD disorot, akui grogi sampai keringat dingin
“(Pengadaan meja biliar) usulan dari pimpinan, bukan dari kami sekretariat,” ungkap Aprizal pada Senin (9/3), dikutip brilio.net dari laman Merdeka, Selasa (10/3/2026).
Alasan Ketua POBSI dan Kewajaran Fasilitas
Menanggapi beragam reaksi negatif yang muncul di ruang publik, Aprizal menyatakan hal tersebut sebagai sesuatu yang lumrah. Namun, ia juga memberikan pembelaan bahwa usulan tersebut memiliki latar belakang yang logis. Ia menyebutkan bahwa Ketua DPRD Sumsel, Andie Dinialdie, saat ini juga mengemban amanah sebagai Ketua Pengurus Provinsi Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) Sumatra Selatan.
Dengan jabatan tersebut, fasilitas biliar dianggap dapat mendukung kegiatan pimpinan dan anggota dewan lainnya dalam kapasitas mereka sebagai penggerak olahraga.
BACA JUGA :
Kini fokus jadi anggota DPRD Jabar, 9 momen Nisya Ahmad saat kunjungan kerja ini jadi sorotan
“Ketua (DPRD Sumsel) kan ketua biliar (Ketua POBSI) Sumsel, jadi wajar,” tambah Aprizal.
Teka-teki Perbedaan Harga yang Mencolok
Satu hal yang masih menjadi pertanyaan besar adalah adanya ketimpangan harga antara dua unit meja biliar yang diusulkan. Berdasarkan dokumen anggaran yang beredar:
1. Meja biliar untuk rumah dinas Ketua DPRD, Andie Dinialdie, dipatok sebesar Rp151 juta.
2. Meja biliar untuk rumah dinas Wakil Ketua III, Ilyas Panji Alam, justru melambung hingga Rp335,9 juta.
Terkait selisih harga yang cukup jauh ini, pihak sekretariat mengaku masih melakukan peninjauan kembali.
“Kenapa pak Ilyas lebih mahal dari ketua nanti saya cek culu, apa selain meja ada yang lain juga, nanti saya cari informasinya,” jelas Aprizal.
Respons Gubernur Sumsel: Hormati Kewenangan DPRD
Anggaran meja biliar DPRD Sumsel | foto: Merdeka
Di sisi lain, Gubernur Sumatra Selatan, Herman Deru, memberikan tanggapan yang lebih diplomatis. Menurutnya, penyusunan anggaran merupakan hak konstitusional yang dimiliki oleh lembaga legislatif.
“DPRD merupakan lembaga yang memiliki fungsi budgeting sehingga dapat mengusulkan,” tutur Herman Deru.
Ia menegaskan bahwa rencana ini masih dalam koridor pembahasan dan merupakan bagian dari fungsi yang diberikan undang-undang kepada dewan.
“Jadi kita hormati fungsi yang diberikan oleh negara kepada DPRD,” tutup Deru.
FAQ Terkait Pengadaan Barang DPRD Sumsel
1. Apa yang dimaksud dengan SIRUP dalam proses pengadaan barang ini?
SIRUP atau Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan adalah aplikasi yang digunakan untuk mengumumkan rencana pengadaan barang/jasa pemerintah. Status di SIRUP berarti rencana tersebut sudah masuk draf anggaran namun belum tentu sudah dibeli atau dilaksanakan pembayarannya.
2. Apakah diperbolehkan pejabat mengusulkan fasilitas hobi menggunakan anggaran negara?
Secara regulasi, pengadaan barang harus didasarkan pada kebutuhan penunjang kinerja jabatan. Dalam kasus ini, pihak sekretariat mengaitkannya dengan jabatan pimpinan dewan sebagai ketua organisasi olahraga (POBSI), namun kelayakannya tetap bergantung pada hasil evaluasi dan persetujuan dalam rapat anggaran.
3. Mengapa harga meja biliar bisa mencapai ratusan juta rupiah?
Harga meja biliar profesional standar turnamen internasional memang memiliki rentang harga yang tinggi, terutama jika mencakup perlengkapan tambahan, merek tertentu, atau spesifikasi meja yang digunakan untuk atlet profesional.
4. Siapa yang mengawasi jika anggaran ini dianggap tidak efisien?
Pengawasan dilakukan secara internal oleh Inspektorat, serta secara eksternal oleh masyarakat, media, dan lembaga pengawas seperti BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) untuk memastikan asas efektivitas dan efisiensi anggaran terpenuhi.
5. Bisakah rencana pengadaan ini dibatalkan?
Bisa. Selama belum ada kontrak kerja dengan pihak ketiga atau selama masih dalam tahap pembahasan anggaran, usulan tersebut dapat dievaluasi, dikurangi nilainya, atau dibatalkan sepenuhnya jika dianggap tidak menjadi prioritas.
