Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) bakal menggelar pentas seni yang mengundang grup musik legendaris, Dewa 19. Acara ini dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 21 Februari 2025, di Kantor Kementerian PKP, Jakarta Selatan. Selain penampilan Dewa 19, mereka juga akan meluncurkan logo baru yang pastinya menarik perhatian.
Namun, acara ini tak lepas dari sorotan publik. Sebuah surat yang berisi informasi tentang pentas seni ini menjadi viral di media sosial setelah diunggah oleh akun @BosPurwa di platform X. Dalam unggahannya, akun tersebut mempertanyakan relevansi acara ini dengan upaya efisiensi yang sedang dilakukan pemerintah saat ini.
BACA JUGA :
Meski efisiensi anggaran berlaku, Sri Mulyani pastikan tak ada PHK honorer di kementerian dan lembaga
Menanggapi hal ini, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menegaskan bahwa acara tersebut tidak menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, biaya yang digunakan dalam acara ini sepenuhnya ditanggung oleh pihak yang bersangkutan, yaitu Ahmad Dhani, vokalis Dewa 19.
Maruarar menjelaskan bahwa Dhani telah beberapa kali tampil di acara serupa tanpa menerima bayaran, dan untuk acara mendatang pun, Dhani tetap tidak akan menerima kompensasi finansial.
"Tidak ada APBN. Tanya sama Dhani saja. Dhani tidak mau dibayar, dia tidak dibayar," ujar Menteri yang akrab disapa Ara saat ditemui di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta.
BACA JUGA :
Bantuan kampus terdampak efek efisiensi anggaran, pemerintah beri sinyal kenaikan uang kuliah
Bahkan, fasilitas seperti sound system yang digunakan dalam acara ini juga disediakan oleh Dhani tanpa imbalan finansial. "Dhani berapa kali nyanyi ke tempat-tempat itu, dia tidak dibayar. Termasuk besok tidak dibayar. Sampai sound systemnya itu adalah dari Dhani. Tidak tahu kenapa dia mau begitu. Tanya sama Dhani saja," tambah Maruarar.
Selain itu, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus berupaya melakukan efisiensi anggaran untuk memastikan setiap rupiah dari belanja negara memberikan manfaat bagi masyarakat. Salah satu langkah yang diambil adalah memangkas anggaran perjalanan dinas serta kegiatan seremonial yang dianggap kurang esensial.
Prabowo menegaskan bahwa penghematan ini bertujuan untuk mengalokasikan lebih banyak dana bagi kebutuhan mendesak masyarakat, seperti penyediaan makanan bagi rakyat dan anak-anak Indonesia.
"Saya mau menghemat uang. Uang itu untuk rakyat, untuk memberi makan, untuk anak-anak rakyat," ungkap Prabowo dalam acara Kongres Ke-XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) di Jatim International Expo, Surabaya.
Tak hanya itu, Presiden Prabowo juga ingin mengalokasikan anggaran lebih besar untuk memperbaiki sekolah-sekolah di Indonesia. Saat ini, terdapat sekitar 330.000 sekolah yang membutuhkan perbaikan, namun anggaran yang tersedia baru mampu memperbaiki sekitar 20.000 sekolah per tahun. Dengan kondisi ini, perbaikan seluruh sekolah akan membutuhkan waktu puluhan tahun jika tidak ada kebijakan efisiensi anggaran yang lebih ketat.
