7 Fakta demo Pati yang dipicu kebijakan Bupati Sudewo naikkan tarif PBB hingga 250%, 40 orang terluka

Brilio.net - Kota Pati diguncang aksi unjuk rasa besar pada Rabu, 13 Agustus 2025, yang berawal dari kebijakan Bupati Sudewo menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250%. Kebijakan ini memicu kemarahan warga karena dinilai terlalu memberatkan, meski bupati beralasan demi peningkatan pendapatan daerah.

Demonstrasi yang awalnya berjalan damai berubah menjadi ricuh saat massa merasa tuntutan mereka diabaikan. Situasi memanas ketika Bupati Sudewo tak kunjung menemui warga, memicu pelemparan botol air mineral ke Pendopo Kabupaten Pati.

Meski berakhir dengan bentrok dan tembakan gas air mata, aksi ini mencatatkan sejumlah fakta penting. Mulai dari pemicu kebijakan, reaksi warga, hingga respons bupati dan aparat kepolisian.

Berikut brilio.net himpun fakta demo Pati dari berbagai sumber pada Rabu (13/8).

1. Kenaikan PBB-P2 hingga 250% tanpa bertahap.

foto: Liputan6.com

Pemicu awal demo adalah kebijakan Bupati Sudewo yang menetapkan kenaikan PBB-P2 hingga 250% tanpa penerapan secara bertahap. Meski tidak semua objek pajak terkena kenaikan maksimal, banyak warga merasa keputusan itu mendadak dan menekan ekonomi mereka.

Bupati Sudewo beralasan langkah ini diperlukan untuk menambah pendapatan daerah demi pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Namun di sisi lain, pernyataannya yang mempersilakan warga berdemo dalam jumlah besar justru membuat kemarahan semakin meluas.

2. Pernyataan bupati yang memicu emosi massa.

foto: Liputan6

Pernyataan Sudewo kepada publik dianggap arogan dan menyakiti hati warga. Ia menyampaikan bahwa dirinya tidak akan gentar sekalipun massa yang turun mencapai puluhan ribu orang.

Narasi ini membuat banyak warga merasa diremehkan, sehingga aksi demo menjadi semakin masif. Ucapan bupati ini menjadi salah satu pemicu tambahan selain kebijakan kenaikan pajak.

"Tapi kenapa Sudewo pengecut tidak berani menampakan diri," ungkap seorang pendemo melalui pengeras suara.

3. Lima tuntutan massa aksi terhadap Bupati Pati.

foto: Liputan6.com

Gelombang demonstrasi di Kabupaten Pati dipicu oleh beragam tuntutan yang diarahkan kepada Bupati Pati Sudewo. Spanduk dan poster berisi protes terlihat di berbagai titik, dengan seruan mundur menjadi salah satu sorotan utama.

Selain mendesak Sudewo lengser dari jabatannya, massa juga menolak penerapan sistem lima hari sekolah. Mereka menolak renovasi Alun-Alun Pati dengan anggaran Rp2 miliar, pembongkaran total Masjid Alun-Alun Pati yang dinilai memiliki nilai sejarah, serta proyek videotron senilai Rp1,39 miliar.

4. Kericuhan saat bupati tak kunjung menemui massa.

foto: Liputan6.com/Arief Pramono

Massa mulai kehilangan kesabaran ketika bupati tidak segera hadir untuk berdialog. Lemparan botol air mineral pun mengarah ke Pendopo Kabupaten Pati sebagai bentuk protes.

Situasi kian memanas hingga sebuah mobil dinas dari Polres Grobogan dilaporkan dibakar. Meski begitu, banyak warga sebenarnya berharap aksi ini berakhir damai.

Namun, akhirnya Bupati Pati Sudewo akhirnya memutuskan menemui para demonstran di tengah kerumunan. Ia meminta agar massa tidak melakukan kontak fisik selama dirinya menyampaikan pesan.

Situasi langsung memanas begitu ia keluar menemui warga. Massa aksi justru melemparinya dengan berbagai benda, sehingga Sudewo terpaksa dievakuasi aparat keamanan menggunakan kendaraan taktis.

5. Respons bupati soal tuntutan mundur.

foto: Liputan6.com

Bupati Sudewo menanggapi desakan massa untuk mundur dari jabatannya dengan mengacu pada proses konstitusional. Ia menegaskan tidak akan berhenti hanya karena tuntutan unjuk rasa.

"Tuntutan kan sudah disampaikan tadi. Kalau saya kan dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan secara demokratis, jadi tidak bisa saya harus berhenti dengan tuntutan itu, harus mundur dengan tuntutan seperti itu," kata Sudewo kepada wartawan di Pati, Rabu (13/8), dikutip dari Liputan6.

Dalam keterangannya, ia menyebut proses pemberhentian kepala daerah harus mengikuti mekanisme yang berlaku. Sudewo menambahkan bahwa ia menghormati langkah DPRD yang membentuk Pansus Hak Angket.

"Ya itu kan hak angket yang dimiliki oleh DPRD. Jadi saya menghormati hak angket tersebut, paripurna tersebut. Lebih-lebihnya kemudian dari tuntutan dari para pemerintah saya," lanjutnya.

6. Polisi pastikan tidak ada korban meninggal.

foto: Liputan6.com/Arief Pramono

Pasca aksi, beredar kabar adanya korban jiwa di tengah kericuhan. Namun Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol. Artanto, memastikan informasi tersebut tidak benar setelah melakukan pengecekan ke sejumlah fasilitas kesehatan.

"Hasilnya tidak ada laporan korban meninggal dunia," katanya, dikutip brilio.net dari Antara, Rabu (13/8).

Ia menyebut hanya ada puluhan korban luka yang mayoritas disebabkan sesak napas akibat gas air mata. Beberapa di antaranya adalah anggota polisi.

LBH Ansor Pati Lukman Hakim membantah ada korban jiwa dalam aksi demo Pati hari ini, Rabu (13/8). Sementara, kabar wartawan atas nama Lilik Yuliantoro yang meninggal dunia adalah kabar hoaks.

"Info dari kawan-kawan, tidak ada yang meninggal dunia," kata Lukman, dikutip dari Liputan6.

Meski demikian, kericuhan dalam aksi tersebut menyebabkan 40 orang mengalami luka-luka. Mereka mendapat perawatan di sejumlah fasilitas kesehatan, di antaranya 31 orang di RS Soewondo, 3 orang di KSH, 3 orang di Puskesmas Pati 1, 2 orang di Klinik Marga Husada, dan 1 orang di PMI.

7. Tujuh polisi ikut jadi korban.

Selain warga, tujuh polisi juga mengalami luka dalam kericuhan tersebut. Cedera ini kebanyakan diakibatkan oleh lemparan benda keras saat situasi mulai tak terkendali.

Pihak kepolisian menegaskan situasi telah terkendali setelah massa dibubarkan menggunakan gas air mata. Namun mereka tetap memantau perkembangan untuk mencegah bentrokan susulan.

"Ada sekitar tujuh polisi, kemungkinan juga bisa bertambah," katanya.