Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, Fadli Zon, memberikan tanggapan tegas mengenai penolakan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden kedua RI, Soeharto. Penolakan ini muncul karena dugaan keterlibatan Soeharto dalam genosida yang terjadi pada tahun 1965-1966.

Fadli Zon menegaskan bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Soeharto terlibat dalam pembantaian besar-besaran yang dilakukan secara sistematis terhadap kelompok etnis, ras, atau bangsa tertentu.

"Enggak pernah ada buktinya kan? Enggak pernah terbukti. Pelaku genosida apa? Enggak ada. Saya kira enggak ada itu," ungkap Fadli Zon setelah pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu (5/11). 

"Ya, apa faktanya? Ada yang berani menyatakan fakta? Mana buktinya? Kan kita bicara sejarah dan fakta serta data. Ada enggak? Enggak ada kan?" katanya. 

Dia menekankan bahwa Soeharto sudah memenuhi syarat untuk menerima gelar Pahlawan Nasional, berdasarkan hasil kajian dari Dewan Gelar dan Tanda Kehormatan, pemerintah provinsi, serta Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP).

Tim yang dibentuk oleh Kementerian Sosial ini terdiri dari sejarawan, tokoh agama, akademisi, dan aktivis yang mengusulkan nama-nama calon penerima gelar Pahlawan Nasional.

"Kemudian di Kementerian Sosial dibawa ke kami. Jadi memenuhi syarat dari bawah. Dari beberapa layer itu sudah memenuhi syarat. Enggak ada masalah dan itu datangnya dari masyarakat juga," jelasnya. 

Fadli Zon juga menyebutkan bahwa Soeharto diusulkan karena banyak jasa dan perjuangannya untuk Indonesia. Salah satu yang paling terkenal adalah kepemimpinannya dalam Serangan Umum 1 Maret 1949, yang menjadi tonggak pengakuan dunia terhadap Indonesia.

"Itu salah satu yang saya baca dari usulan-usulan itu. Nah, itu kan menandakan Pak Harto sebagai komandan pertempuran Serangan Umum 1 Maret punya jasa di dalam kemerdekaan, perang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia," jelasnya.

Tak hanya itu, kata Fadli Zon, Soeharto juga memimpin operasi pembebasan Irian Barat (sekarang Papua). Menteri Kebudayaan ini menuturkan bahwa ada banyak pertimbangan yang membuat Soeharto diusulkan menjadi Pahlawan Nasional.

"Belum lagi operasi, pembebasan Irian Barat dan lain-lain. Jadi ada, ada rinciannya. Nanti rinciannya kalau mau lebih panjang nanti saya berikan," pungkas Prabowo.