Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan melakukan reshuffle pertamanya di Kabinet Merah Putih pada Rabu (19/2) sore nanti. Ini adalah langkah yang dinanti-nanti banyak orang, terutama bagi mereka yang mengikuti perkembangan politik di Indonesia.

Menanggapi isu ini, Efriza, seorang pengamat politik dari Citra Institute, mengingatkan agar pergantian menteri tidak hanya berfokus pada mereka yang bermasalah dalam manajemen kepemimpinan.

"Jangan sampai hanya menteri yang bermasalah dalam pengelolaan lembaganya yang diganti, sementara yang memiliki kebijakan buruk tetap dipertahankan," ungkapnya.

Menurut Efriza, menteri yang paling layak direshuffle adalah Mendiktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro. Ia menilai kinerja Satryo tidak memuaskan dan sering kali menimbulkan konflik dengan pegawainya. "Tidak ada hasil nyata yang dirasakan untuk dunia pendidikan," kritiknya.

Selain Satryo, Efriza juga mencatat tiga nama menteri lain yang patut dipertimbangkan untuk diganti. Pertama adalah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, yang dinilai kurang berkoordinasi dengan Prabowo, terutama terkait kebijakan gas LPG 3 Kg.

Selanjutnya, Menteri HAM Natalius Pigai juga dinilai tidak mampu memberikan perlindungan HAM yang memadai. "Kualitas kinerjanya menurun dibandingkan saat ia menjadi aktivis," kata Efriza. Ia juga menyoroti masalah anggaran Kementerian HAM yang dianggap tidak efisien.

Terakhir, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi juga dinilai kurang memuaskan. Ia dikenal sebagai "Menteri Giveaway" dan hasil kerjanya selama menjabat tidak mencerminkan kinerja yang baik.

Prabowo sendiri memberikan sinyal akan adanya reshuffle saat puncak Hari Lahir Nahdlatul Ulama ke-102. Ia mengajak para menteri untuk mengoreksi diri dan berkomitmen membangun pemerintahan yang bersih dari korupsi.

Dengan adanya reshuffle ini, banyak yang berharap akan ada perubahan signifikan dalam kinerja kabinet. Apakah menteri-menteri ini akan benar-benar diganti? Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya.