Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, baru saja mengumumkan legalisasi 45.000 sumur rakyat melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025. Dengan aturan ini, sumur rakyat bisa dikelola oleh koperasi, badan usaha milik daerah (BUMD), dan usaha kecil dan menengah (UKM) di sekitar lokasi. Ini adalah kesempatan emas bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam pengelolaan sumber daya alam.

Bahlil mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sumur rakyat dengan tawaran gaji yang lebih menarik dibandingkan dengan aparatur sipil negara (ASN) atau gaji PNS di pemerintah pusat. Menurutnya, satu sumur bisa menghasilkan minyak antara 3 hingga 5 barel per hari. Mari kita hitung, jika satu sumur menghasilkan 3 barel, itu setara dengan 477 liter minyak per hari!

Hasil produksi minyak tersebut nantinya akan dibeli oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) seperti Pertamina, dengan nilai 80 persen dari harga minyak mentah Indonesia (ICP). Misalnya, jika ICP-nya adalah USD 65 per barel, maka harga yang diterima adalah USD 52, yang jika dikalikan dengan kurs Rp 16.500, akan menghasilkan sekitar Rp 2,4 juta per hari untuk sumur rakyat.

Gaji Bisa Tembus Rp 14,4 Juta per Bulan

Bahlil menjelaskan bahwa satu sumur rakyat minimal memiliki 5 pekerja. Dengan asumsi ini, setiap pekerja bisa mendapatkan pendapatan sekitar Rp 480 ribu per hari. Jika mereka bekerja penuh selama 30 hari, pendapatan bulanan bisa mencapai Rp 14,4 juta! Ini adalah angka yang jauh lebih tinggi dibandingkan gaji pegawai negeri yang berkisar antara Rp 6-7 juta per bulan.

“Ini bukan uang dari APBN, melainkan hasil dari rakyat yang kembali kepada rakyat. Dan ini baru dari satu sisi migas,” tegas Bahlil.

Pertamina Siap Beli Minyak dari Sumur Rakyat

PT Pertamina (Persero) melalui subholding upstream PT Pertamina Hulu Energi (PHE) juga telah menyatakan kesiapan untuk membeli minyak dari sumur rakyat. Direktur Perencanaan Strategis, Portofolio, dan Komersial PHE, Edi Karyanto, mengatakan bahwa mereka menunggu proses identifikasi dari tim gabungan untuk pembelian minyak. Ini adalah langkah yang saling menguntungkan bagi Pertamina dan pengelola sumur rakyat, dengan harga pembelian yang berkisar antara 70-80 persen dari ICP.

“Ini adalah win-win solution, karena kita juga bisa meninjau kembali syarat fiskal dan sebagainya,” ungkap Edi.

Dengan demikian, pengelolaan sumur rakyat tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, tetapi juga memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta.