Pemerintah hapus uang saku dan pulsa PNS, APBN hemat berapa?

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati baru saja mengumumkan penghapusan uang harian rapat bagi pegawai negeri sipil (PNS) untuk anggaran tahun 2026. Ini adalah langkah yang diambil pemerintah untuk efisiensi anggaran. Tapi, seberapa besar penghematan yang bisa dicapai dari kebijakan ini?

Ekonom dari Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, setuju bahwa pemangkasan uang saku rapat harian dan biaya pulsa bagi PNS adalah langkah yang baik untuk menghemat anggaran negara. Meskipun jika dilihat dari satuan nominal, jumlahnya tidak terlalu besar, namun jika dijumlahkan secara keseluruhan, bisa jadi angka yang cukup signifikan.

"Penghematan dari pos-pos seperti tunjangan pulsa atau uang harian memang tampak kecil jika dilihat satu per satu. Namun, ketika dikalikan dengan jumlah aparatur sipil negara di seluruh kementerian dan lembaga, jumlahnya bisa menjadi signifikan," ungkap Yusuf saat dihubungi Liputan6.com, Selasa (3/6).

Bisa Hemat Rp 900 Miliar

Dia menjelaskan lebih lanjut tentang potensi penghematan. Misalnya, jika biaya pulsa sebesar Rp 150 ribu per bulan dihapus untuk 500 ribu PNS, maka kas negara bisa menghemat hingga Rp 900 miliar per tahun.

"Jika tunjangan pulsa sebesar Rp150 ribu per bulan dihapus untuk 500 ribu ASN, maka potensi penghematan APBN bisa mencapai Rp900 miliar per tahun. Dalam konteks fiskal nasional, angka ini tidak bisa diabaikan," terangnya.

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2026. Sebelumnya, pada tahun anggaran 2025, uang saku untuk rapat setengah hari sudah lebih dulu dihapus. Untuk tahun 2026, uang saku pada rapat full day juga ditiadakan.

Yusuf juga menyarankan agar upaya efisiensi yang dilakukan pemerintah bisa diterapkan secara lebih merata. Artinya, setiap pos anggaran sebaiknya dipangkas sesuai porsinya.

Dia mengingatkan bahwa dalam aturan yang sama terdapat tambahan belanja pemerintah untuk pengadaan mobil dinas pejabat eselon I.

"Dalam konteks ini, efisiensi akan terasa lebih utuh bila dilakukan secara merata, menyasar seluruh lini kebijakan anggaran, termasuk belanja modal dan operasional tingkat tinggi. Yang paling penting adalah menciptakan rasa keadilan dalam kebijakan," tegas Yusuf.

Menkeu Hapus Uang Rapat Harian PNS

foto: Liputan6.com/Lizsa Egeham

Pemerintah memutuskan untuk menghapus uang saku rapat sehari penuh (full day) dalam standar biaya masukan PNS untuk tahun anggaran 2026. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32 Tahun 2025, yang diterbitkan setiap tahun sebagai acuan penyusunan anggaran kementerian dan lembaga.

Lisbon Sirait, Direktur Sistem Penganggaran Direktorat Jenderal Anggaran, menjelaskan bahwa penghapusan ini adalah bagian dari kebijakan efisiensi yang tengah dijalankan pemerintah, khususnya dalam pos belanja barang.

Di tahun 2025, uang saku untuk rapat setengah hari sudah lebih dulu dihapus. Dan untuk tahun 2026, uang saku pada rapat full day juga ditiadakan.

"Di tahun 2025 biaya rapat khususnya uang saku itu kita sudah hapus untuk yang half day. Dan di tahun 2026 yang full day pun kita sudah hapus uang sakunya," kata Lisbon dalam Media Briefing Kebijakan Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2026, Senin (2/6)

Lisbon menjelaskan bahwa rapat untuk kegiatan pemerintah ada yang setengah hari, ada yang satu harian, dan bahkan ada yang harus menginap di hotel. Untuk kebijakan baru ini, uang saku hanya akan diberikan untuk kegiatan rapat yang menginap (full board), sebesar Rp130 ribu per orang per hari.