Dalam sebuah wawancara yang menarik di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pencariannya untuk menemukan hukuman yang dapat memberikan efek jera bagi koruptor. Salah satu ide yang diusulkan adalah membangun penjara khusus di pulau terpencil, yang akan membuat para koruptor sulit untuk melarikan diri.

"Kalau ditempatkan di pulau kecil, kan susah dia mau keluar (kabur). Jadi, kita sedang mencari tempatnya, mungkin ada pulau lepas pantai Banten, tapi itu terlalu dekat," ungkap Prabowo dalam wawancaranya yang disiarkan di Youtube Liputan6 pada Senin (7/4). 

Prabowo juga menyoroti pentingnya merampas aset koruptor dan memiskinkan mereka. Namun, ia juga mengingatkan bahwa tindakan ini harus adil bagi keluarga para koruptor. "Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh koruptor tidak seharusnya membuat anak dan istri mereka menderita," jelasnya.

"Saya percaya bahwa kita harus mengembalikan apa yang telah dicuri. Kerugian negara yang ditimbulkan harus dikembalikan. Aset-aset yang pantas disita oleh negara, tetapi kita juga harus adil kepada anak dan istri mereka. Jika ada aset yang sudah dimiliki sebelum mereka menjabat, kita perlu berdiskusi apakah adil jika anaknya juga menderita akibat kesalahan orang tua," tambah Prabowo.

Prabowo meminta masukan dari para ahli hukum, menekankan bahwa harus ada sikap tegas untuk memberikan efek jera. Prabowo juga mengungkapkan bahwa kekuatan uang sering kali membuat hukuman bagi koruptor terasa ringan dan tidak adil.

"Dengan kekuatan uang, mereka bisa mendapatkan hukuman yang lebih ringan dan bahkan bisa keluar dari penjara lebih cepat. Ini sangat tidak adil, terutama ketika kerugian negara mencapai triliunan rupiah," ujarnya.

"Jika ada koruptor yang merugikan negara hingga Rp 100 triliun dan hanya dihukum 6 tahun, itu jelas tidak masuk akal. Rakyat pasti merasa geram," tambahnya.

Ketika ditanya tentang hukuman mati, Prabowo menegaskan bahwa ia tidak mendukungnya. "Hukuman mati itu final. Kita mungkin yakin 99,9 persen bahwa seseorang bersalah, tetapi ada kemungkinan mereka adalah korban. Jika kita menjatuhkan hukuman mati, kita tidak bisa menghidupkan mereka kembali," jelasnya.

Prabowo mencatat bahwa dalam sejarah Indonesia, hukuman mati belum pernah dilaksanakan, dan tidak ada yurisprudensi yang mendukung hukuman tersebut bagi koruptor. "Kita harus belajar dari pemimpin-pemimpin sebelumnya yang tidak melaksanakan hukuman mati. Saya ingin mencari efek jera yang tegas, tetapi mungkin tanpa harus sampai pada hukuman mati," tutupnya.