Ketua DPR, Puan Maharani, baru saja memaparkan laporan kinerja DPR untuk tahun sidang 2024/2025 dalam Rapat Paripurna Khusus yang berlangsung pada Kamis, 2 Oktober 2025. Dalam pidatonya, Puan mengungkapkan bahwa DPR bersama pemerintah telah berhasil menyelesaikan 16 rancangan undang-undang (RUU) yang kini telah menjadi undang-undang, serta membahas 10 RUU lainnya yang masih dalam tahap pembicaraan tingkat I.

"Tema laporan kinerja tahun sidang 2024/2025 adalah DPR RI Pilar Demokrasi Perkuat Kedaulatan Rakyat. Ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa kedaulatan rakyat adalah amanat yang harus dijalankan dalam fungsi konstitusional DPR RI," jelasnya di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta.

Dalam hal anggaran, Puan menambahkan bahwa DPR dan pemerintah telah melaksanakan pembahasan dan pengawasan pertanggungjawaban APBN. "DPR RI melalui alat kelengkapan dewan telah mencermati efektivitas penggunaan anggaran dan memberikan masukan serta rekomendasi agar alokasi anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata bagi rakyat," ungkapnya.

Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan dijalankan melalui pembentukan tim pengawas, panitia kerja, rapat dengar pendapat (RDP), hingga kunjungan kerja. Selama tahun sidang 2024/2025, DPR mencatat 282 rapat kerja, 259 RDP, 196 rapat dengar pendapat umum, serta 560 kunjungan kerja pengawasan.

Selain itu, Puan juga menyampaikan bahwa dari 1 Oktober 2024 hingga 11 Agustus 2025, DPR telah menerima 6.297 aspirasi dan pengaduan masyarakat, yang terdiri dari 5.519 melalui surat dan 778 lewat laman resmi DPR. Aspirasi tersebut telah diteruskan kepada alat kelengkapan dewan untuk ditindaklanjuti, dengan isu dominan meliputi bidang hukum, pertanahan, aparatur negara, koperasi, dan agama.

"Fungsi pengawasan DPR RI diarahkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam menyelesaikan urusan-urusan rakyat, sehingga hidup rakyat semakin mudah dan sejahtera," tegasnya.

Peran DPR Soroti Isu Global

DPR juga menjalankan fungsi konstitusional lain berupa persetujuan dan konsultasi terhadap calon pimpinan lembaga negara dan yudikatif, termasuk Kepala BIN, pimpinan KPK, hingga Deputi Gubernur BI.

Puan juga menyoroti peran DPR dalam diplomasi parlemen terkait isu-isu global, seperti perubahan iklim, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), kesehatan, partisipasi perempuan dalam politik, perdagangan digital, konflik geopolitik, kemerdekaan Palestina, hingga keterbukaan parlemen.

"Semua upaya DPR RI tersebut selalu membutuhkan pengawalan dari kita semua melalui fungsi konstitusional yang berkelanjutan," tutup Puan.