Presiden Prabowo Subianto memberikan penjelasan mengenai utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, yang dikenal dengan nama Whoosh, yang mencapai Rp 116 triliun. Dalam pernyataannya, Prabowo meminta masyarakat untuk tidak khawatir dan tidak perlu ribut mengenai masalah ini. Ia menegaskan bahwa ia akan bertanggung jawab penuh atas penyelesaian utang tersebut.

“Enggak usah khawatir, ribut-ribut Whoosh, saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah, saya akan tanggung jawab nanti Whoosh semuanya,” ungkap Prabowo saat meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta Pusat.

Prabowo juga menekankan kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk tidak merasa cemas mengenai utang Whoosh, karena semua tanggung jawab ada di pundaknya. “Indonesia bukan negara sembarangan, saya hitung enggak ada masalah PT KAI enggak usah khawatir, semuanya enggak usah khawatir,” tambahnya.

Lebih lanjut, mantan Menteri Pertahanan ini menegaskan bahwa kehadiran Whoosh sangat penting untuk pelayanan publik. “Kita layani rakyat kita, kita berjuang untuk rakyat kita. Teknologi semua sarana itu tanggung jawab bersama dan itu diujungnya tanggung jawab RI. Jadi saya sekarang tanggung jawab Whoosh,” jelasnya.

Prabowo Tekankan Kehadiran Negara

Prabowo juga menekankan bahwa transportasi publik tidak seharusnya dihitung dari segi untung dan rugi, melainkan dari manfaat yang diberikan kepada rakyat. Ia menyebutkan bahwa di seluruh dunia, skema public service obligation (PSO) digunakan dalam pelayanan publik, termasuk transportasi umum.

“Tadi disampaikan Menhub, semua kereta api kita, pemerintah subsidi 60 persen, rakyat bayar 20 persen. Ya ini kehadiran negara, ini kehadiran negara. Dari mana uang itu? Dari uang rakyat, dari pajak, dari kekayaan negara,” ungkap Prabowo.

Menkeu Diminta Cari Solusi

Beberapa waktu lalu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa Presiden Prabowo telah menggelar rapat terbatas untuk membahas penyelesaian utang proyek Whoosh. Pemerintah sedang mencari skema terbaik untuk menyelesaikan utang tersebut, termasuk meminta kelonggaran waktu pembayaran.

“Kemarin di dalam ratas itu (utang Whoosh) bagian dari salah satu yang dibicarakan. Pemerintah sedang mencari skema yang terbaik, termasuk perhitungan-perhitungan angkanya, termasuk kemungkinan-kemungkinan untuk kita bisa meminta kelonggaran dari sisi waktu pembayaran,” jelas Prasetyo.

Prabowo juga meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan beberapa pejabat lainnya untuk mencari solusi terbaik dalam melunasi utang Whoosh, termasuk opsi perpanjangan masa pinjaman.

“Pak Airlangga, Menteri Ekonomi, Menteri Keuangan, kemudian CEO Danantara, diminta untuk, sebagaimana tadi yang saya sampaikan, menghitung lagi detailnya, kemudian opsi-opsi untuk meminta misalnya perpanjangan masa pinjaman, itu bagian nanti dari skenario-skenario skema yang terbaik,” tuturnya.

Prasetyo juga menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan transportasi publik yang baik dan berupaya memperbaiki transportasi publik lainnya di Indonesia.

“Tidak hanya Whoosh, mulai dari transportasi kereta api yang non-kereta api cepat, kemudian transportasi bus, transportasi kapal, semuanya sedang coba kita perbaiki,” kata Prasetyo.

Tak Ingin APBN Terbebani

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa ia tidak ingin APBN terbebani oleh utang proyek Whoosh yang dikelola oleh konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Menkeu Purbaya menegaskan bahwa tanggung jawab utang proyek kereta cepat Whoosh diserahkan kepada Danantara, yang juga mengelola beberapa BUMN seperti PT KAI yang terlibat dalam konsorsium tersebut.

“KCIC di bawah Danantara? Kalau di bawah Danantara mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp 80 triliun atau lebih,” ujarnya.

“Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Karena kalau enggak ya semuanya ke kita lagi. Jadi jangan kalau enak swasta, kalau enggak enak government (yang ngurusin),” tambah Purbaya.

Utang Rp 116 Triliun

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Suminto, menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki utang dalam proyek Whoosh. “Itu keseluruhan equity dan pinjaman badan usaha, jadi Kereta Cepat Jakarta-Bandung tidak ada utang pemerintah,” jelasnya.

Proyek kereta cepat Whoosh menyimpan utang senilai USD 7,3 miliar, atau setara Rp 116 triliun. Meskipun demikian, Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan menjamin bahwa utang tersebut tidak akan mengganggu operasional kereta api lainnya.