Dalam sebuah pertemuan yang diadakan di Halaman Tengah Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 13 Maret 2025, Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan kejadian menarik saat mengabsen para pejabat publik dari Kabinet Merah Putih (KMP). Ternyata, Jaksa Agung ST Burhanuddin tidak hadir dalam acara tersebut.
Prabowo, yang juga dikenal dengan gaya komunikasinya yang santai, menyatakan bahwa kemungkinan absennya Jaksa Agung disebabkan oleh fokusnya dalam mengejar tersangka kasus-kasus yang sedang ditangani.
BACA JUGA :
Prabowo: Pendidikan berkualitas butuh uang, bukan hanya omon-omon
"Yang saya hormati Panglima TNI, Kapolri, para kepala staf angkatan. Jaksa Agung gak ada ya? Lagi ngejar-ngejar orang ini," ungkapnya, yang langsung disambut dengan tawa dan tepuk tangan dari para peserta.
Pernyataan tersebut berhasil mencairkan suasana, mengubah atmosfer serius menjadi lebih ceria. Namun, setelah itu, pertemuan dilanjutkan dengan diskusi mendalam antara Presiden dan 184 akademisi yang hadir.
Karier dan prestasi ST Burhanuddin
BACA JUGA :
Prabowo luncurkan mekanisme baru pengiriman tunjangan guru ASN daerah, langsung transfer ke rekening
foto: dokumentasi Kejagung
Sanitiar Burhanuddin, yang lebih dikenal sebagai ST Burhanuddin, lahir di Cirebon pada 17 Juli 1954. Ia memulai karier di Kejaksaan pada 1989 setelah menyelesaikan Pendidikan Pembentukan Jaksa. Setelah menjabat berbagai posisi penting, Presiden Joko Widodo mengangkatnya sebagai Jaksa Agung pada Oktober 2019 untuk periode 2019-2024.
Menariknya, Prabowo Subianto kembali menunjuknya untuk periode 2024-2029. Sepanjang kariernya, Burhanuddin juga menjadi Guru Besar tidak tetap di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman. Ia menyelesaikan pendidikan hukum pidananya di Universitas Diponegoro pada 1983. ST Burhanuddin adalah adik dari Tubagus Hasanuddin, seorang politikus PDI Perjuangan.
Dengan karier panjang dan gemilang di Kejaksaan, ia menjabat berbagai posisi strategis. Sebelum menjadi Jaksa Agung, ia menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun). Pengalaman dan pendidikan yang mumpuni menjadikannya figur penting dalam sistem peradilan Indonesia.
Di samping prestasi, kontroversi juga tak terhindarkan. Pernyataan dan kebijakannya sering menjadi sorotan publik dan memicu perdebatan.
