Peristiwa keracunan yang melibatkan Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mencuat di beberapa daerah di Indonesia, termasuk Kota Salakan di Sulawesi Tengah dan Sukabumi di Jawa Barat. Dalam situasi ini, pihak Istana Negara mengeluarkan permohonan maaf dan berjanji akan memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang terbukti lalai.
"Kami, atas nama pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional, memohon maaf karena beberapa kasus ini terjadi di beberapa daerah. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang kami harapkan dan bukan kesengajaan," ungkap Menteri Sekretaris Negara, Prasetyi Hadi saat konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (19/9).
BACA JUGA :
Heboh ompreng MBG diimpor dari China dan mengandung minyak babi, Istana beri klarifikasi
Prasetyo menekankan bahwa insiden keracunan MBG ini menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah. Semua pihak terkait, terutama Badan Gizi Nasional (BGN), telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa semua siswa yang terdampak mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat.
"Tentu harus ada evaluasi, termasuk langkah-langkah perbaikan agar masalah seperti ini tidak terulang lagi," jelasnya.
Lebih lanjut, Prasetyo tidak menutup kemungkinan adanya sanksi bagi pihak-pihak yang terbukti lalai dalam pelaksanaan program MBG.
BACA JUGA :
Siswa akan dapat Makan Bergizi Gratis selama libur sekolah? BGN angkat bicara
"Jika ada faktor kesengajaan atau kelalaian dalam melaksanakan SOP, tentu saja sanksi akan diberikan kepada SPPG yang bersangkutan. Namun, sanksi tersebut tidak boleh mengganggu operasional, sehingga penerima manfaat tetap bisa mendapatkan MBG ini," tegas Prasetyo.
5.360 Anak Jadi Korban Keracunan MBG hingga September 2025
Sejak peluncuran Program Makan Bergizi Gratis (MBG), jumlah korban keracunan terus meningkat. Data dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) hingga September 2025 mencatat bahwa tidak kurang dari 5.360 anak mengalami keracunan akibat program ini, dengan risiko kematian yang nyata.
Jumlah ini kemungkinan lebih besar, karena banyak sekolah dan pemerintah daerah yang memilih untuk menutupi kasus tersebut. Menurut JPPI, fakta ini menunjukkan bahwa program MBG telah gagal melindungi anak-anak, bahkan menjadi ancaman serius bagi masa depan generasi bangsa.
"Dalam pekan ini, jumlah korban keracunan setelah menyantap hidangan MBG meningkat, baik dari segi jumlah maupun sebaran," ungkap Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, pada Jumat (19/9).
JPPI menegaskan bahwa Presiden dan Badan Gizi Nasional (BGN) tidak boleh menutup mata terhadap tragedi berulang yang terjadi dalam program MBG.
Dengan ribuan anak menjadi korban keracunan, JPPI menilai pemerintah tetap memaksakan program ini berjalan tanpa evaluasi yang menyeluruh. Mereka berpendapat bahwa program ini terkesan tidak serius.
JPPI juga menekankan bahwa Presiden dan BGN tidak bisa hanya mengandalkan jargon "zero incident" sementara insiden keracunan terjadi di berbagai daerah.
Menurut Ubaid, jika insiden ini hanya terjadi sekali, mungkin bisa dianggap sebagai kesalahan teknis. Namun, jika ribuan anak menjadi korban di banyak tempat, ini jelas merupakan kesalahan sistemik dan bukti kegagalan dalam tata kelola yang dikoordinasikan oleh BGN.
Tak Boleh Main-Main dengan Nyawa Anak
Ubaid menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh bermain-main dengan nyawa anak-anak bangsa. "Kami tidak tega melihat anak-anak yang harus dilarikan ke rumah sakit, berjuang dengan selang infus di tangan kecil mereka, bahkan ada yang hampir kehilangan nyawa," ungkapnya.
"Presiden dan BGN jangan sekali-kali bermain-main dengan nyawa anak-anak bangsa. Jika program ini benar-benar berpihak pada anak, hentikan sekarang juga sebelum lebih banyak korban berjatuhan," tegas Ubaid Matraji.
JPPI menyebut tragedi MBG sebagai darurat kemanusiaan nasional. Alih-alih memberikan gizi untuk mencerdaskan dan menyehatkan siswa, MBG justru menjerumuskan mereka ke dalam sakit, penderitaan, dan ancaman kehilangan nyawa.
"Presiden harus bertanggung jawab. Jangan jadikan anak-anak sekolah sebagai kelinci percobaan dari kebijakan yang dipaksakan tanpa persiapan yang matang. Jika Presiden serius melindungi generasi emas, maka hentikan MBG sekarang juga dan lakukan evaluasi total," tambahnya.
"Jika tidak, berarti negara sedang abai terhadap keselamatan warganya sendiri," tutup Ubaid.
