Presiden Prabowo Subianto baru saja menerima usulan dari Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), mengenai pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Khusus yang akan fokus menangani masalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dalam pandangannya, gagasan ini sangat penting dan perlu segera direalisasikan, terutama mengingat ancaman PHK yang semakin meningkat di berbagai sektor industri.
Prabowo menegaskan bahwa Satgas PHK ini harus melibatkan berbagai pihak, termasuk perwakilan pemerintah, serikat pekerja, akademisi, dan lembaga seperti BPJS.
BACA JUGA :
Prabowo curhat ke Sri Mulyani, banyak menteri belum dapat mobil dinas meski sudah 6 bulan kerja
"Idenya Pak Said Iqbal aku akui ini sangat penting. Saya kira, bentuk Satgas PHK, segera! Libatkan pemerintah, serikat buruh, akademisi, libatkan BPJS dan sebagainya," ujarnya dalam acara Silaturahmi Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Jakarta Selatan.
Lebih lanjut, Prabowo menjelaskan bahwa tugas utama dari Satgas ini bukan hanya untuk merespons gelombang PHK yang sedang terjadi, tetapi juga untuk memetakan peluang kerja yang masih ada. Dengan cara ini, pekerja yang terkena PHK dapat segera diarahkan untuk mendapatkan pekerjaan baru atau meningkatkan keterampilan mereka.
"Dipetakan semua peluang lapangan kerja oleh Satgas PHK. Kita akan link and match dan pemerintah akan bantu. Misalnya, Mentan juga akan rencanakan kita akan lakukan investasi besar di sektor pertanian yang serap 8 juta pekerja," tambahnya.
BACA JUGA :
Prabowo akui komunikasi pemerintah masih kurang terbuka
Prabowo juga meminta kepada para menteri terkait, termasuk Menteri Koordinator dan Menteri Ketenagakerjaan, untuk segera menindaklanjuti inisiatif ini. "Tolong Menko dan Menteri Ketenagakerjaan tolong ya," imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama, Said Iqbal mengungkapkan bahwa ancaman PHK masih membayangi puluhan ribu buruh di sektor-sektor padat karya seperti tekstil, alas kaki, elektronik, dan komponen otomotif. "Dalam tiga bulan ke depan, di industri-industri yang menjadi anggota serikat buruh itu, 50.000 lebih buruh terancam PHK," ungkapnya.
Oleh karena itu, Said mengusulkan pembentukan Satgas Khusus PHK untuk memastikan pemerintah siap menghadapi krisis ketenagakerjaan yang mungkin semakin memburuk. "Izinkan, kami ada usulan dan saran di forum ini, yaitu segera dibentuk Satgas PHK. Jadi, nggak grabak-grubuk kalau nanti terjadi PHK, kita sudah siap," tegasnya.
Satgas ini juga diharapkan dapat menjaga stabilitas hubungan industrial dan mencegah potensi pemogokan akibat hak-hak pekerja yang tidak dipenuhi oleh perusahaan.
"Satgas ini juga akan mengeliminir mendeklinasi potensi pemogokan bilamana terjadi PHK, yang mengakibatkan hak-hak buruh tidak dibayar sesuai perundang-undangan," jelas Said.
Dalam konteks yang lebih luas, Prabowo juga menyatakan bahwa Indonesia akan meningkatkan pembelian produk dari Amerika Serikat untuk menyeimbangkan neraca perdagangan. Ia telah memberikan instruksi kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk segera melakukan negosiasi dengan pihak AS.
"Kita butuh LPG, BBM, alat teknologi, dan berbagai komoditas lainnya dari Amerika," tutupnya.
