Brilio.net - Di tengah riuhnya perbincangan di media sosial pada akhir Agustus 2025, muncul sebuah fenomena yang menggemparkan dunia maya Indonesia: "17+8 Tuntutan Rakyat". Unggahan yang berisi rangkaian tuntutan masyarakat ini viral dan menjadi sorotan berbagai kalangan, mulai dari aktivis, figur publik, hingga masyarakat luas. Apa sebenarnya makna dan isi dari tuntutan ini yang dianggap penting dan mendesak untuk diperhatikan oleh pemerintah serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)?
Fenomena ini muncul sebagai jawaban atas berbagai kegelisahan masyarakat terhadap kebijakan dan sikap pejabat negara, terutama terkait isu kenaikan tunjangan DPR, tindakan represif aparat keamanan, hingga kasus kematian tokoh pengemudi ojek online Affan Kurniawan yang turut menyulut gelombang unjuk rasa di sejumlah kota. Dengan istilah simbolik "17+8", kumpulan tuntutan ini memuat desakan jangka pendek dan panjang yang harus ditindaklanjuti dalam tenggat waktu yang jelas.
BACA JUGA :
Apes! Namanya mirip Sahroni, eks pemain Persija jadi korban salah paham netizen, sampai ganti bio
Masyarakat dan para influencer bergandeng tangan menyebarkan aspirasi ini sebagai bentuk dorongan agar pemerintah serius meresponsnya. Meski beragam opini muncul, banyak yang melihat langkah ini sebagai momentum untuk memperbaiki tata kelola negara dan mewujudkan reformasi yang selama ini dinanti. Berikut penjelasan lengkap mengenai apa itu "17+8 Tuntutan Rakyat" beserta daftar tuntutan yang viral dan wajib diketahui, seperti dihimpun brilio.net dari berbagai sumber, Selasa (2/9).
Apa itu 17+8 Tuntutan Rakyat yang viral?
"17+8 Tuntutan Rakyat" adalah sebuah gerakan aspirasi yang memuat 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang yang disusun oleh masyarakat Indonesia sebagai reaksi terhadap aksi demonstrasi dan berbagai isu yang sedang berlangsung pada tahun 2025. Istilah ini viral sejak akhir Agustus 2025, setelah beberapa figur publik dan aktivis membagikan dan mendukung gerakan ini di berbagai platform media sosial.
Penamaan "17+8" mengandung makna simbolis, di mana angka 17 merujuk pada jumlah tuntutan yang harus diselesaikan dalam waktu dekat, dengan tenggat waktu 5 September 2025. Sedangkan angka 8 mewakili tuntutan jangka panjang yang dicanangkan untuk dapat terwujud maksimal satu tahun kemudian, yaitu pada 31 Agustus 2026. Tuntutan-tuntutan ini ditujukan kepada berbagai pihak, termasuk Presiden, DPR, partai politik, kepolisian, dan TNI, dengan fokus pada transparansi, reformasi, penegakan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.
BACA JUGA :
Ahmad Sahroni CS, anggota DPR yang dinonaktifkan masih terima gaji, begini penjelasannya
Gerakan ini mendapat dukungan luas dari berbagai elemen masyarakat yang menginginkan perubahan nyata, khususnya setelah beberapa kasus yang menyentuh hati dan menimbulkan keresahan publik. Aksi ini sekaligus menandai semangat baru dalam memperjuangkan hak dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Daftar lengkap 17+8 Tuntutan Rakyat
Tuntutan Jangka Pendek (Deadline 5 September 2025)
- Tarik TNI dari pengamanan sipil untuk menghindari kriminalisasi demonstran.
- Bentuk Tim Investigasi Independen untuk kasus Affan Kurniawan dan korban kekerasan aparat.
- Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru, termasuk pensiun seumur hidup.
- Publikasikan transparansi anggaran DPR dan lembaga negara lainnya.
- Hentikan tindakan kekerasan polisi dengan taat SOP pengendalian massa.
- Revisi UU Kepolisian agar profesional dan humanis.
- Cabut mandat TNI dari proyek sipil seperti food estate.
- Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawasan independen.
- Evaluasi UU Cipta Kerja, lindungi hak buruh dan masyarakat adat.
- Perbaiki tata kelola dana pensiun dan BUMN.
- Selesaikan kasus-kasus penindasan terhadap mahasiswa dan aktivis.
- Tindak tegas anggota DPR yang tidak etis.
- Umumkan komitmen partai politik yang berpihak pada rakyat.
- Libatkan kader partai dalam dialog publik.
- Berikan perhatian pada isu lingkungan dan perubahan iklim.
- Perbaiki layanan publik yang berdampak pada rakyat kecil.
- Tingkatkan kualitas pendidikan dan akses kesehatan.
Tuntutan jangka panjang (Deadline 31 Agustus 2026)
- Reforma politik dan sistem pemilu yang lebih demokratis.
- Penguatan supremasi hukum dan pemberantasan korupsi.
- Transparansi penuh anggaran dan kebijakan publik.
- Perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi.
- Reformasi sistem kepolisian dan TNI secara menyeluruh.
- Kebijakan ekonomi yang berkeadilan sosial dan lingkungan.
- Pengembangan sistem pendidikan yang inklusif dan merata.
- Penataan ulang partai politik agar lebih bertanggung jawab kepada rakyat.
Pertanyaan terkait 17+8 tuntutan rakyat
1. Apa alasan munculnya 17+8 Tuntutan Rakyat yang viral?
Fenomena ini muncul karena gelombang aksi demonstrasi akibat ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, seperti kenaikan tunjangan DPR, tindakan represif aparat, dan kasus kematian Affan Kurniawan. Tuntutan ini dirumuskan sebagai rangkuman aspirasi rakyat dan pesan tegas untuk perubahan nyata.
2. Siapa saja yang mendukung gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat?
Gerakan ini didukung oleh sejumlah figur publik, influencer media sosial, aktivis, dan masyarakat umum yang menyebarkan tuntutan tersebut agar menjadi perhatian pemerintah dan DPR sebagai bagian dari dorongan reformasi.
3. Apa respons pemerintah terhadap tuntutan ini?
Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan pernyataan antara lain melarang anggota DPR bepergian ke luar negeri, mencabut sebagian tunjangan DPR, dan meminta proses hukum yang transparan bagi aparat yang melanggar. Namun, publik masih menunggu tindak lanjut yang lebih konkret untuk memenuhi tuntutan jangka pendek dan panjang.
