Istana Negara memberikan tanggapan mengenai usulan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan berbagai elemen masyarakat lainnya yang meminta penghentian sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kasus keracunan di berbagai daerah.
"Tentu saja kami mendengar aspirasi dari berbagai kalangan yang meminta evaluasi total, ada yang meminta penghentian sementara, dan ada juga yang berpendapat agar program tetap berjalan sambil diperbaiki, " kata Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro.
BACA JUGA :
Kasus keracunan MBG terjadi lagi, korban 631 orang di Bandung Barat, siswa alami mual hingga kejang
Juri menegaskan bahwa program MBG akan tetap dilanjutkan meskipun ada tuntutan untuk evaluasi dan penghentian sementara. "Pemerintah telah mengambil langkah-langkah cepat untuk menangani masalah keracunan ini. Kami akan terus melakukan evaluasi dan mencari solusi agar program MBG tetap berjalan dengan baik, seperti yang diharapkan oleh Presiden," jelasnya.
Juri juga menegaskan bahwa kasus keracunan yang terjadi bukanlah sesuatu yang diinginkan. Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan untuk melakukan mitigasi terhadap masalah yang ada dan mencegah terjadinya masalah baru.
"Yang terpenting adalah menyelamatkan program ini, karena program ini sangat dibutuhkan oleh anak-anak kita. Jangan sampai ada demoralisasi dalam program ini hanya karena satu atau dua masalah yang terjadi," tegas Juri.
BACA JUGA :
Viral pria ini spill gaji pertamanya jadi pencuci tray MBG, nominalnya dibandingin dengan guru honorer
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengusulkan penghentian sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena peningkatan kasus keracunan yang dialami anak-anak.
KPAI menyoroti bahwa kasus keracunan makanan terus meningkat dan meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG.
"Satu kasus keracunan pada anak sudah cukup banyak. Kami meminta pemerintah untuk menghentikan sementara program ini sampai ada jaminan bahwa panduan dan pengawasan yang ada dijalankan dengan baik," jelas Wakil Ketua KPAI, Jasra Pustra.
Jasra juga menekankan pentingnya perhatian terhadap kesehatan anak-anak, terutama yang berusia Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). "Anak-anak memiliki pertahanan tubuh yang lemah dan tidak mudah mendeskripsikan kondisi kesehatan mereka," ujarnya.
Dia menambahkan perlunya petugas khusus untuk menangani kasus keracunan makanan pada anak-anak dan memastikan bahwa alat-alat yang digunakan dalam situasi darurat sudah terstandarisasi.
Kepala Staf Presiden (KSP) M. Qodari mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai kasus keracunan program MBG. Menurut data dari BGN, Kemenkes, dan BPOM, lebih dari 5.000 siswa mengalami keracunan akibat program MBG, dengan mayoritas kasus terjadi di Provinsi Jawa Barat.
"BGN mencatat 46 kasus dengan 5.080 penderita, Kemenkes mencatat 60 kasus dengan 5.207 korban, dan BPOM mencatat 55 kasus dengan 5.320 korban," jelas Qodari.
Dia juga menyoroti bahwa penyebab utama keracunan adalah buruknya higienitas makanan, penyimpangan suhu, dan kemungkinan kontaminasi silang. Meskipun ada perbedaan angka, ketiga lembaga menunjukkan tren yang sama.
Qodari menegaskan bahwa pemerintah tidak mengabaikan masalah ini dan telah merespons dengan permintaan maaf serta komitmen untuk mengevaluasi program MBG secara menyeluruh.
