Pemerintah baru saja mengumumkan bahwa rencana diskon listrik Juni 2025 untuk pelanggan rumah tangga dengan daya 450 VA hingga 1.300 VA dibatalkan. Alih-alih memberikan diskon, anggaran tersebut akan dialihkan ke program subsidi upah bagi pekerja dan guru honorer. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk efisiensi dan kecepatan penyaluran bantuan.
Awalnya, diskon listrik ini direncanakan akan berlaku mulai tanggal 5 Juni hingga 31 Juli 2025, dengan diskon sebesar 50% yang akan diberikan secara otomatis kepada pelanggan pascabayar maupun prabayar. Tujuan dari diskon ini adalah untuk meringankan beban ekonomi masyarakat, terutama di tengah situasi ekonomi yang menantang.
BACA JUGA :
Cara cek Bansos PKH BPNT 2025: Online dan offline, gampang dan tidak ribet
Namun, rencana tersebut urung dilaksanakan. Pemerintah menilai bahwa proses penganggaran untuk diskon listrik Juni 2025 membutuhkan waktu lebih lama dari yang diperkirakan. Sementara itu, program subsidi upah dinilai lebih siap dari segi data penerima dan mekanisme penyaluran.
"Kita sudah rapat di antara para menteri dan untuk pelaksanaan diskon listrik ternyata untuk kebutuhan atau proses penganggarannya jauh lebih lambat, sehingga kalau kita tujuannya adalah untuk Juni dan Juli. Kami memutuskan (diskon ini) tak bisa dijalankan," jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kantor Presiden Jakarta, Senin (2/6).
"Sehingga yang itu digantikan menjadi bantuan subsidi upah. Jadi kalau kita lihat waktu desain awal untuk subsidi upah itu masih ada pertanyaan mengenai target grupnya," ujarnya.
BACA JUGA :
Cara dapat diskon listrik 50% Juni 2025: Syarat dan ketentuan
Alasan Pembatalan Diskon Listrik dan Pengalihan ke Subsidi Upah
Alasan utama pembatalan diskon listrik Juni 2025 adalah masalah penganggaran. Proses birokrasi yang kompleks menyebabkan implementasi diskon menjadi tertunda. Pemerintah tidak ingin
Alasan utama pembatalan diskon listrik Juni 2025 adalah masalah penganggaran. Proses birokrasi yang kompleks menyebabkan implementasi diskon menjadi tertunda. Pemerintah tidak ingin masyarakat menunggu terlalu lama untuk mendapatkan bantuan, sehingga opsi subsidi upah dipilih sebagai alternatif.
Subsidi upah dianggap lebih efektif karena data penerima sudah tersedia dan terverifikasi. Pemerintah memiliki data pekerja dan guru honorer yang memenuhi syarat untuk menerima bantuan. Dengan demikian, penyaluran dana dapat dilakukan dengan lebih cepat dan tepat sasaran.
Selain itu, subsidi upah juga dinilai lebih relevan dengan kebutuhan mendesak masyarakat. Di tengah pandemi dan pemulihan ekonomi, banyak pekerja dan guru honorer yang mengalami kesulitan keuangan. Bantuan langsung berupa subsidi upah diharapkan dapat membantu mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Hemat Energi
Pemerintah berjanji akan terus mencari cara lain untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Program subsidi upah hanyalah salah satu dari sekian banyak upaya pemerintah untuk meringankan
Pemerintah berjanji akan terus mencari cara lain untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Program subsidi upah hanyalah salah satu dari sekian banyak upaya pemerintah untuk meringankan beban ekonomi masyarakat.
Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk tetap bijak dalam menggunakan energi listrik. Dengan menghemat penggunaan listrik, masyarakat dapat mengurangi tagihan listrik bulanan mereka. Selain itu, hemat energi juga berkontribusi pada pelestarian lingkungan.
