Kecelakaan KRL vs KA Argo Bromo: Korban jiwa capai 14 Orang, Presiden perintahkan evaluasi

Presiden Prabowo Subianto mengunjungi langsung para korban insiden tabrakan antara KRL Commuter Line dan KA Argo Bromo Anggrek yang tengah menjalani perawatan di RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid, Kota Bekasi, pada Selasa (28/4/2026) pagi. Tiba sekitar pukul 08.39 WIB, Kepala Negara yang didampingi oleh Mensesneg Prasetyo Hadi dan Seskab Teddy Indra Wijaya memberikan dukungan moril kepada para pasien di ruang perawatan.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas musibah yang terjadi pada Senin malam sebelumnya. Prabowo menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen penuh untuk memberikan perawatan terbaik bagi seluruh korban.

Presiden Prabowo Subianto perintahkan evaluasi pasca tabrakan KRL KA Argo Bromo
© 2026 /Biro Pers Sekretariat Presiden

"Hari ini saya datang ke rumah sakit Bekasi tentunya kita semua prihatin kaget dengan kecelakaan yang telah terjadi. Saya ucapkan belasungkawa atas nama pribadi dan nama pemerintah," ujar Prabowo, Selasa (28/4/2026), dilansir brilio.net dari Liputan6.

Data Korban dan Proses Evakuasi di Stasiun Bekasi Timur

Presiden Prabowo Subianto perintahkan evaluasi pasca tabrakan KRL KA Argo Bromo
© 2026 /Biro Pers Sekretariat Presiden

Hingga Selasa (28/4/2026) pukul 08.45 WIB, jumlah korban jiwa akibat kecelakaan ini mengalami peningkatan signifikan. Berdasarkan data terbaru dari PT KAI, tercatat 14 orang meninggal dunia. Para korban jiwa telah dievakuasi ke RS Polri Kramat Jati untuk proses identifikasi. Selain itu, terdapat 84 korban luka-luka yang saat ini tersebar di berbagai rumah sakit di wilayah Bekasi.

Presiden Prabowo Subianto perintahkan evaluasi pasca tabrakan KRL KA Argo Bromo
© 2026 /Instagram/@kai121_

Presiden Prabowo Subianto perintahkan evaluasi pasca tabrakan KRL KA Argo Bromo
© 2026 /Instagram/@kai121_

Presiden Prabowo Subianto perintahkan evaluasi pasca tabrakan KRL KA Argo Bromo
© 2026 /Instagram/@kai121_

Di lokasi kejadian, petugas gabungan dari Basarnas, TNI, Polri, dan PT KAI masih terus bekerja melakukan evakuasi. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii mengungkapkan bahwa timnya harus menghadapi situasi sulit karena adanya penumpang yang terjepit material kereta.

"Sehingga kami harus melakukan penanganan khusus, melibatkan personel-personel yang memang memiliki kemampuan khusus untuk melakukan ekstrikasi secara teliti dan juga terukur," ucap Syafii.

Ia juga menekankan bahwa operasi penyelamatan terus dilakukan tanpa henti dengan harapan bisa mengevakuasi korban dalam kondisi hidup yang masih dalam jepitan material kereta.

Investigasi dan Anggaran Perbaikan Infrastruktur

Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan dilakukannya investigasi menyeluruh untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan. Selain itu, pemerintah juga akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan perkeretaapian guna mencegah kejadian serupa di masa mendatang, seperti dilansir dari laman setkab.go.id.

Prabowo menyoroti banyaknya perlintasan kereta api yang belum memiliki pengamanan memadai sebagai salah satu faktor risiko utama.

"Kita segera akan mengadakan investigasi terjadinya bagaimana, tapi secara garis besar kita perhatikan lintasan-lintasan kereta api banyak yang tidak terjaga," jelas Prabowo dikutip dari Liputan6.

Sebagai langkah nyata untuk mencegah kejadian serupa di masa depan, pemerintah menyiapkan dana sebesar Rp4 triliun. Anggaran ini dialokasikan untuk memperbaiki sekitar 1.800 titik perlintasan kereta api di Pulau Jawa yang dianggap rawan.

"Kita perhitungkan sekitar hampir Rp 4 T ya, Rp 4 triliun, demi keselamatan," ujar Prabowo di RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid, Kota Bekasi, Selasa (28/4/2026), sebagaimana dikutip dari Antara dan Liputan6.

Presiden menambahkan bahwa penanganan akan dilakukan melalui skema pembangunan pos jaga maupun jembatan layang (flyover).

"Saya akan perintahkan segera kita akan perbaiki semua ya lintasan tersebut, apakah dengan dilakukan pos jaga atau dengan flyover ya nanti pelaksanaannya kita tunjuk," tegasnya.

Permohonan Maaf dan Kompensasi dari Pihak KAI

Pihak PT KAI melalui Vice President Corporate Communication, Anne Purba, secara resmi menyampaikan permohonan maaf kepada publik dan seluruh keluarga besar korban. Perusahaan memastikan bahwa barang-barang milik penumpang yang ditemukan di lokasi telah diamankan dalam layanan lost and found untuk dikembalikan kepada pemiliknya.

“Kami menyampaikan duka cita yang mendalam kepada korban meninggal dunia dan keluarga yang ditinggalkan, serta kepada seluruh pelanggan yang terdampak," kata Anne Purba dalam keterangan resmi, Selasa (28/4/2026),

Presiden Prabowo juga memastikan bahwa seluruh korban, baik yang meninggal dunia maupun luka-luka, akan mendapatkan hak kompensasi. Pemerintah menjamin bahwa seluruh biaya pengobatan dan proses pengurusan korban dilakukan secara tuntas hingga selesai.

FAQ (Frequently Asked Questions)

1. Berapa total jumlah korban jiwa resmi dalam kecelakaan ini?

Hingga laporan terakhir pada Selasa (28/4/2026) pagi pukul 08.45 WIB, jumlah korban meninggal dunia tercatat sebanyak 14 orang.

2. Rumah sakit mana saja yang menjadi rujukan penanganan korban luka?

Korban luka mendapatkan perawatan di beberapa fasilitas kesehatan, di antaranya RSUD Bekasi, RS Polri Kramat Jati, RS Bella Bekasi, RS Primaya, RS Siloam Bekasi Timur, dan beberapa rumah sakit swasta lainnya di sekitar lokasi.

3. Bagaimana cara keluarga korban mencari informasi resmi mengenai anggota keluarganya?

PT KAI telah membuka posko pengaduan resmi di halaman depan Stasiun Bekasi Timur untuk membantu keluarga mencari informasi terkait korban maupun barang-barang yang tertinggal.

4. Apakah investigasi penyebab kecelakaan sudah dimulai?

Ya, Presiden telah memerintahkan investigasi segera, dan proses penyelidikan teknis diserahkan kepada Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).

5. Kapan target perbaikan 1.800 perlintasan kereta api di Jawa akan dilaksanakan?

Presiden Prabowo menginstruksikan jajarannya untuk segera melaksanakan perbaikan tanpa penundaan karena sifatnya yang mendesak bagi keselamatan publik.