Brilio.net - Yogyakarta kerap dikenal sebagai kota pelajar, tempat berburu kuliner, hingga destinasi untuk melepas penat. Namun, di balik citranya yang akrab di media sosial, ada persoalan warga yang ikut menjadi sorotan, mulai dari upah yang dinilai belum mencukupi kebutuhan hidup hingga keamanan saat menyampaikan aspirasi.

Sejumlah persoalan tersebut disampaikan Aliansi Jogja Memanggil saat menemui Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Selasa (10/11/2026). Dalam pertemuan yang berlangsung pada Hari Pahlawan itu, Sultan duduk lesehan berhadapan dengan massa untuk mendengarkan dan menanggapi tuntutan mereka.

Aksi tersebut menjadi pengingat bahwa persoalan sebuah kota tidak selalu terlihat dari sisi yang ramai dibagikan di media sosial. Bagi warga yang tinggal, kuliah, dan bekerja di Jogja, urusan upah, keamanan, serta ruang menyampaikan pendapat juga menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

1. Sultan Duduk Lesehan, Dengarkan Aspirasi Massa

Sultan Hamengku Buwono X © 2026

Sultan Hamengku Buwono X
© 2026 /jogjaprov.go.id

Sultan menemui massa di halaman pintu gerbang Kompleks Kepatihan pada Selasa sore. Ia didampingi Kapolda DIY Irjen Pol Langgeng Purnomo dan Pangdam XXVI/Mataram Mayjen TNI Drajad Brima Yoga, seperti dilansir dari laman jogjaprov.go.id, Selasa (10/11/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Aliansi Jogja Memanggil menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya pemberantasan premanisme, perlindungan kebebasan sipil dan demokrasi, peningkatan kesejahteraan pekerja, peninjauan aturan Jaga Warga, pembahasan pembatasan aksi di kawasan Sumbu Filosofi, serta penyelesaian persoalan Stadion Mandala Krida.

2. Upah Jadi Sorotan, Kebutuhan Hidup Dinilai Tak Sebanding

Salah satu isu yang disuarakan massa adalah upah pekerja di DIY. Perwakilan aliansi menilai besaran upah saat ini belum sebanding dengan kebutuhan hidup sehari-hari.

Mereka menuntut upah minimum mencapai Rp4,6 juta. Massa juga menyebut kebutuhan hidup bisa berada di kisaran Rp4 juta hingga Rp5 juta per bulan, sedangkan upah di DIY dinilai masih berada di sekitar Rp2 juta.

Angka tersebut merupakan estimasi dan tuntutan yang disampaikan pihak aliansi, bukan penetapan resmi upah minimum yang baru.

Menanggapi persoalan pengupahan, Sultan menjelaskan bahwa penetapan upah mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi daerah, inflasi, serta faktor alfa sesuai ketentuan yang berlaku. Dewan Pengupahan juga melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja.

Sultan mencontohkan kesepakatan tahun sebelumnya. Menurut dia, nilai alfa yang semula disepakati sebesar 0,4 dinaikkan menjadi 0,8 setelah dilakukan negosiasi dengan pengusaha.

"Yang tahun lalu kesepakatannya 0,4, kami bikin 0,8 karena kami negosiasi sama pengusaha, enggak keberatan," ujar Sultan.

Pemerintah daerah masih mengkaji ketentuan dari pemerintah pusat untuk penetapan upah berikutnya, dengan mempertimbangkan keseimbangan kondisi ekonomi, keberlangsungan usaha, dan kesejahteraan pekerja.

3. Premanisme dan Ruang Demokrasi Ikut Dipersoalkan

Selain upah, massa menyoroti persoalan premanisme dan dugaan intimidasi terhadap orang yang menyampaikan aspirasi. Perwakilan aliansi, Dion, menyinggung kejadian dalam aksi pada 20 dan 28 Oktober, termasuk dugaan keterlibatan orang yang membawa senjata tajam di kawasan Malioboro.

Menurut Dion, pemerintah perlu mengambil tindakan tegas agar masyarakat dapat menyampaikan pendapat tanpa merasa terintimidasi. Pernyataan tersebut merupakan pandangan dan tudingan yang disampaikan pihak aliansi.

Massa juga meminta agar aturan terkait Jaga Warga dan pembatasan aksi di kawasan Sumbu Filosofi ditinjau kembali. Mereka menilai kebijakan tersebut perlu diperhatikan agar tidak menghambat kebebasan menyampaikan aspirasi.

4. Sultan Buka Peluang Meninjau Aturan Jaga Warga

Sultan menjelaskan bahwa Jaga Warga pada dasarnya dibentuk untuk membantu menjaga keamanan dan ketenteraman masyarakat di lingkungan masing-masing.

"Karena apa? Karena itu sebetulnya untuk menjaga keamanan warga," kata Sultan.

Meski demikian, ia membuka kemungkinan untuk meninjau aturan tersebut apabila pelaksanaannya dinilai mempersulit perkembangan demokrasi.

"Kalau memang itu mempersulit tumbuhnya demokratisasi, ya akan kami tinjau," ujarnya.

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya peluang evaluasi terhadap aturan Jaga Warga. Namun, Sultan tidak menyatakan bahwa kebijakan itu langsung dicabut.

5. Perbaikan Mandala Krida Ditargetkan Bertahap hingga 2028

Persoalan Stadion Mandala Krida juga menjadi bagian dari tuntutan massa. Sultan menjelaskan bahwa perbaikan stadion sebelumnya terkendala proses hukum karena bangunan tersebut berkaitan dengan perkara korupsi.

Setelah perkara berkekuatan hukum tetap, KPK pada awal September 2026 memberi tahu pemerintah daerah bahwa pembangunan dapat dilanjutkan. Tim dari Kementerian Pemuda dan Olahraga kemudian melakukan survei terhadap kondisi stadion.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tribun sisi timur tidak memenuhi persyaratan dan perlu dibangun ulang. Pelaksanaannya bergantung pada ketersediaan anggaran APBN dan dilakukan secara bertahap.

"Bagian dari Mandala Krida itu baru bisa dibangun sesuai dengan persyaratan FIFA itu tahun 2028," kata Sultan.

Untuk sementara, stadion masih dapat digunakan dengan pembatasan. Pertandingan malam belum bisa digelar karena fasilitas penerangan belum tersedia, sedangkan tribun sisi timur tidak boleh digunakan karena direncanakan untuk dibongkar dan dibangun kembali.

6. Melihat Jogja dari Sisi Kehidupan Warganya

Citra Yogyakarta sebagai kota pelajar dan wisata membuatnya akrab bagi mahasiswa perantau, pekerja muda, hingga wisatawan. Namun, kehidupan sebuah kota juga mencakup persoalan yang dihadapi penduduknya setiap hari.

Aspirasi yang disampaikan Aliansi Jogja Memanggil memperlihatkan sejumlah isu yang masih menjadi perhatian warga, termasuk kesejahteraan pekerja, keamanan, kebebasan menyampaikan pendapat, dan fasilitas publik.

Bagi siapa pun yang tinggal atau berkunjung ke Jogja, memahami kota ini tidak hanya berarti mengenal tempat wisata dan kulinernya. Mendengarkan persoalan yang disampaikan warganya juga menjadi bagian dari memahami kehidupan di balik citra kota yang selama ini dikenal luas.

FAQ

1. Kapan Sultan Hamengku Buwono X menemui Aliansi Jogja Memanggil?

Sultan menemui massa di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, pada Selasa, 10 November 2026, bertepatan dengan Hari Pahlawan.

2. Apa saja tuntutan Aliansi Jogja Memanggil?

Tuntutannya mencakup pemberantasan premanisme, perlindungan ruang demokrasi, peningkatan upah pekerja, peninjauan aturan Jaga Warga dan pembatasan aksi di kawasan Sumbu Filosofi, serta penyelesaian persoalan Mandala Krida.

3. Kapan bagian Stadion Mandala Krida direncanakan dibangun ulang?

Menurut penjelasan Sultan, bagian tribun timur yang tidak memenuhi persyaratan ditargetkan dibangun ulang agar sesuai dengan persyaratan FIFA pada 2028, dengan pelaksanaan yang bergantung pada ketersediaan anggaran.