Anggota Komisi VII DPR RI, Bane Raja Manalu, baru-baru ini mengungkapkan keprihatinannya mengenai aktivitas penambangan yang berlangsung di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Kawasan yang dikenal sebagai surga terakhir di bumi ini kini terancam akibat kehadiran para penambang yang diyakini dapat merusak keindahan alam dan ekosistem yang ada.
Bane mendorong Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, untuk menjelaskan situasi ini kepada publik, termasuk siapa saja yang terlibat dalam kegiatan penambangan tersebut. "Menteri ESDM perlu menyampaikan ke publik perusahaan apa saja yang terlibat. Untuk kemudian keseluruhannya dihentikan," tegas Bane dalam sebuah pernyataan yang diterima pada Jumat (6/6/2025).
BACA JUGA :
Operasi tambang nikel di Raja Ampat dihentikan sementara usai disorot, Gag Nikel berikan penjelasan
Politikus dari PDI Perjuangan ini yakin bahwa Raja Ampat akan jauh lebih bermanfaat bagi masyarakat jika tetap dipertahankan sebagai destinasi pariwisata, ketimbang dieksploitasi untuk tambang sumber daya alamnya. "Raja Ampat adalah satu dari 12 Global Geopark di Indonesia. Masuk dalam wilayah yang perlu dilindungi," tambahnya dengan tegas.
Bane juga menegaskan bahwa semua bentuk penambangan di Raja Ampat harus dihentikan secara permanen. "Pertambangan apapun harus dihentikan di Raja Ampat, secara permanen wajib dilakukan, bukan penghentian sementara, apalagi penghentian pura-pura," ujarnya menutup pernyataan.
Sebelumnya, Menteri Bahlil telah memutuskan untuk menghentikan sementara operasi tambang nikel PT Gag Nikel, anak perusahaan PT Aneka Tambang Tbk (Antam), di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Keputusan ini diambil setelah adanya laporan mengenai kerusakan ekosistem akibat aktivitas tambang tersebut.
BACA JUGA :
8 Potret before-after Raja Ampat usai jadi tambang nikel beroperasi, hutan mulai gundul
"Agar tidak terjadi kesimpangsiuran, kami sudah memutuskan lewat Dirjen Minerba untuk menghentikan sementara operasional IUP (Izin Usaha Pertambangan) PT Gag yang sekarang lagi mengelola," ungkap Bahlil dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis (5/6/2025). Penghentian izin operasi ini dilakukan sambil menunggu hasil pengawasan dan verifikasi tim di lapangan. Bahlil juga menyatakan bahwa ia akan melakukan peninjauan langsung ke Papua Barat Daya dalam waktu dekat.
"Melarang itu bukan seterusnya, untuk sementara kegiatan produksinya disetop dulu. Sampai menunggu hasil peninjauan dan verifikasi dari tim saya," jelas Bahlil.
