Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, memberikan dukungan kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam merumuskan kebijakan fiskal di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, ia juga mengingatkan pentingnya komunikasi politik yang lebih baik dan pembentukan tim ekonomi yang solid.
"Pak Purbaya, sebaiknya berhenti terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain. Fokuslah pada desain ekonomi besar yang ingin Anda bangun untuk mendukung visi Presiden," ungkap Misbakhun dalam keterangan tertulisnya pada Senin (13/10).
BACA JUGA :
Kalahkan Diah Permatasari di Wajah Femina 1989, 9 potret terbaru Ida Yulidina istri Menkeu Purbaya
Salah satu pernyataan yang menjadi sorotan adalah ketika Menkeu Purbaya mengomentari pemotongan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak terserap. Misbakhun menegaskan bahwa alokasi anggaran tersebut memiliki dimensi politik yang perlu dibahas bersama DPR.
"Tidak bisa begitu saja mengalihkan anggaran MBG yang tidak terserap tanpa diskusi dengan DPR," tegasnya.
"Contohnya, saat Pak Purbaya tiba-tiba merespons dengan menaikkan defisit dari 2,48 menjadi 2,68. Itu seharusnya dikonsultasikan dan dibahas dengan DPR, tetapi karena masih dalam proses pembahasan APBN, ruang itu diberikan keleluasaan. Hal-hal seperti ini perlu disinergikan dengan DPR agar kebijakan ekonomi tidak terkesan sepihak," tambah politisi Golkar tersebut.
BACA JUGA :
Iuran BPJS Kesehatan bakal naik? Ini kata Menteri Keuangan Purbaya
Berpihak ke Rakyat
Misbakhun juga menekankan pentingnya kebijakan yang berpihak pada rakyat, terutama dalam menjaga daya beli dan memperkuat kelas menengah. Ia menyarankan agar tarif pajak pertambahan nilai (PPN) diturunkan untuk mendorong konsumsi domestik.
"Saya pernah mengingatkan agar (kenaikan) PPN ini ditahan, bahkan sebaiknya PPN diturunkan kembali ke 10 persen, atau bahkan 8 persen. Kenapa? Untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Kita sedang menghadapi tekanan pada daya beli," jelasnya.
Reformasi Sistem Bantuan Sosial
Ia juga mengingatkan pentingnya reformasi sistem bantuan sosial bagi kelas menengah yang rentan agar tidak jatuh miskin.
"Desain kebijakan fiskal harus menyentuh kelompok yang rentan turun kelas. Ini adalah bagian dari kesejahteraan yang diinginkan Presiden Prabowo," tutupnya.
