Brilio.net - Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau yang dikenal dengan nama "Whoosh" kini tengah menjadi sorotan publik, bukan hanya karena kecepatannya yang menjanjikan, tapi juga masalah utang yang membebaninya. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara tegas menolak penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar utang proyek kereta cepat ini. Penolakan ini membuat banyak pihak bertanya-tanya tentang alasan di balik keputusan tersebut dan berapa jumlah total utang yang sedang dihadapi.
Beban utang proyek Whoosh memang tidak main-main. Anggaran awal sekitar USD 6,07 miliar membengkak menjadi sekitar USD 7,2 miliar atau setara dengan Rp 116 triliun. Mayoritas utang berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB) dengan bunga 3,5-4 persen per tahun dan tenor panjang hingga 35 tahun. Dengan kondisi ini, pembayaran bunga utang saja sudah mencapai sekitar Rp 2 triliun setiap tahun, belum termasuk pokok utangnya.
BACA JUGA :
Kalahkan Diah Permatasari di Wajah Femina 1989, 9 potret terbaru Ida Yulidina istri Menkeu Purbaya
Penolakan Purbaya untuk menggunakan APBN untuk membayar utang ini beralasan bahwa tanggung jawab keuangan proyek seharusnya ditangani oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), yang menaungi konsorsium BUMN yang terlibat dalam proyek tersebut. Dari hasil dividen yang masuk, Danantara dinilai mampu mengelola pembayaran utang tanpa membebani kas negara.
Alasan penolakan Purbaya
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak keras opsi pembayaran utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang dibebankan kepada APBN. Ia menyatakan bahwa APBN tidak boleh digunakan untuk menanggung utang proyek karena Danantara sebagai holding BUMN sudah mendapatkan dividen besar sekitar Rp 80 triliun per tahun yang seharusnya bisa digunakan untuk membayar utang tersebut. Purbaya menegaskan bahwa gunakan APBN untuk membayar utang Whoosh akan menjadi beban berat bagi fiskal negara dan dianggap tidak adil bagi publik.
"Kalau ini kan dibuat Danantara kan ya, kalau dibuat Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp80 triliun atau lebih," kata Purbaya yang dihimpun brilio.net dari antaranews.com.
BACA JUGA :
Iuran BPJS Kesehatan bakal naik? Ini kata Menteri Keuangan Purbaya
"Karena kalau nggak ya semuanya kita lagi, termasuk dividennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government," sambungnya.
Besarnya utang proyek kereta cepat ini mencapai sekitar Rp 116 triliun, termasuk pembengkakan biaya dari estimasi awal. Porsi utang ini sebagian besar berasal dari pinjaman luar negeri dengan bunga hingga 3,8 persen per tahun. Beban bunga dan pokok utang yang besar ini menimbulkan tantangan dalam pengelolaan keuangan proyek serta risiko yang disebut pengamat sebagai "bom waktu" bagi keuangan negara.
Pemerintah, melalui pihak Istana dan Menteri Sekretaris Negara, menyatakan tengah mencari skema alternatif pembayaran utang yang tidak membebani APBN. Namun, hingga kini solusi final belum diumumkan, dan diskusi tentang bagaimana mengelola pembayaran utang Whoosh masih terus berlangsung. Penolakan Purbaya ini menunjukkan adanya tekanan besar pada APBN di tengah kondisi ekonomi dan fiskal negara yang juga harus mengelola berbagai kebutuhan lain.
Pertanyaan yang banyak diajukan
1. Mengapa Menteri Keuangan Purbaya menolak menggunakan APBN untuk membayar utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung?
Purbaya menilai utang proyek kereta cepat adalah tanggung jawab konsorsium yang mengelola proyek, yakni Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Dengan dividen BUMN yang mencapai sekitar Rp 80 triliun per tahun, Danantara dianggap mampu membayar utang secara mandiri tanpa membebani APBN atau kas negara. Menurut Purbaya, APBN harus difokuskan pada pelayanan publik, bukan menutup utang bisnis BUMN.
2. Berapa besaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sekarang ini?
Total utang proyek Kereta Cepat yang dikenal dengan nama "Whoosh" ini telah membengkak mencapai sekitar Rp 116 triliun (setara dengan USD 7,2 miliar). Utang tersebut mayoritas berasal dari pinjaman bank China Development Bank (CDB) dengan bunga sekitar 3,7-3,8 persen per tahun dan tenor utang hingga 35 tahun.
3. Bagaimana pemerintah akan mengatasi utang proyek kereta cepat tanpa membebani APBN?
Pemerintah menyatakan tengah mencari skema alternatif supaya beban utang tidak langsung ditanggung oleh APBN. Salah satunya melalui pengelolaan dan pembayaran oleh Danantara, yang memiliki manajemen dan sumber dana dividen BUMN sendiri. Istana juga mendorong agar solusi keuangan dapat ditemukan tanpa mengorbankan stabilitas fiskal negara.
