Rencana aksi demonstrasi besar di Gedung DPR, Jakarta, kini menjadi perbincangan hangat di media sosial. Seruan ini menyebar dengan cepat melalui platform X dan pesan berantai di WhatsApp. Banyak akun dengan ribuan pengikut ikut menyebarkan ajakan ini, membuatnya semakin viral.
Aksi ini direncanakan berlangsung pada Senin, 25 Agustus 2025. Dalam pesan yang beredar, para demonstran ingin menyuarakan kritik terhadap berbagai isu, salah satunya adalah tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta yang diterima oleh setiap anggota DPR.
BACA JUGA :
Pasangan pengantin di Pati ini jadikan aksi demo sebagai latar foto pernikahan, intip 7 potretnya
Inisiator aksi ini mengatasnamakan diri 'Revolusi Rakyat Indonesia'. Namun, hingga saat ini, belum ada konfirmasi dari pihak mana pun mengenai rencana aksi ini, baik dari gerakan mahasiswa maupun aliansi buruh. Bahkan, tokoh buruh, Jumhur Hidayat, melarang anggota Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) untuk ikut serta. Menurutnya, tidak jelas siapa yang bertanggung jawab atas aksi ini.
"Karena tidak jelas siapa penanggung jawab dan juga apa isu yang dituntutnya, saya melarang semua anggota atau keluarga besar KSPSI di seluruh Indonesia khususnya di wilayah Jabodetabek dalam aksi 25 Agustus," kata Jumhur, seperti yang dilansir brilio.net dari Antara pada Senin (25/8).
Demikian pula, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan memastikan tidak akan ada aksi mahasiswa pada tanggal tersebut, karena mereka telah melaksanakan aksi pada 21 Agustus 2025.
BACA JUGA :
Usai didemo besar-besaran, Ini 5 pernyataan Bupati Pati Sudewo yang jadi sorotan
Demo Pati Jilid II
foto: Liputan6.com/Arief
Tak hanya di Jakarta, demo besar juga direncanakan berlangsung di Pati, Jawa Tengah, pada 25 Agustus 2025. Aksi ini merupakan kelanjutan dari demonstrasi sebelumnya yang menuntut Bupati Pati, Sudewo, untuk mundur dari jabatannya karena kebijakan kenaikan PBB yang mencapai 250 persen.
Ahmad Husain Hafid, inisiator unjuk rasa jilid II, mengungkapkan bahwa aksi ini mungkin akan dibatalkan. Ia mengaku telah sepakat untuk berdamai dengan Bupati Sudewo, dan keduanya bahkan terlihat berfoto bersama dengan senyuman.
foto: Instagram/@patisakpore
Husain menjelaskan bahwa keputusan ini diambil karena melihat pergerakan massa yang melenceng dari tuntutan awal, yaitu menolak kenaikan PBB-P2. Ia menduga ada kepentingan politik yang mencoba memanfaatkan aksi tersebut.
"Kayak-kayak ditunggangi politik. Kalau saya dari awal real (nyata) dari masyarakat. Makanya saya memilih membatalkan, ketimbang saya hanya jadi jembatan dan ditunggangi politik," ujarnya.
Tuduhan Terima Imbalan
Husain mengakui keputusan membatalkan aksi pada 25 Agustus mendatang, memicu tuduhan bahwa ia telah menerima sejumlah imbalan dari Bupati Sudewo.
Meski demikian, Husain tidak mempermasalahkan tuduhan tersebut. Ia bahkan memuji Bupati Sudewo yang sebelumnya menjadi sasaran kemarahan massa.
"Tetap damai saya. Aku lebih suka pemimpin yang benar-benar merangkul masyarakat dan Pak Sudewo tadi sudah membuktikan," tutupnya.
