Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, baru-baru ini mengumumkan kebijakan inovatif yang mendorong pelajar untuk lebih banyak berjalan kaki. Dalam rencananya, Dedi akan membangun trotoar di sekitar sekolah dengan jarak tertentu, sehingga pelajar, guru, dan staf sekolah tidak perlu berjalan terlalu jauh.

Menurut Dedi, kebijakan ini muncul karena adanya perhatian terhadap kebiasaan pelajar yang kurang aktif. Dia bahkan mengajak pelajar untuk kembali ke zaman di mana berjalan kaki adalah hal yang biasa. "Dalam surat edaran, saya minta jika jaraknya ke sekolah masih bisa dijangkau dengan berjalan kaki, ya jalan kaki saja," ungkapnya.

Dia mencontohkan negara-negara seperti Jepang dan Singapura, di mana berjalan kaki dan bersepeda sudah menjadi tradisi. "Di sini, masalahnya adalah cuaca panas dan lalu lintas yang tidak mendukung," tambahnya.

Dedi menjelaskan bahwa masalah ini menjadi motivasi untuk membangun akses pendukung, yaitu trotoar sepanjang satu kilometer di sekitar sekolah. "Satu kilometer menjelang sekolah, akan saya bangunkan trotoar-trotoar yang layak untuk berjalan kaki," ujarnya.

Tidak hanya trotoar, Dedi juga berencana untuk menyediakan instalasi air minum yang dapat langsung dikonsumsi. "Jalan kepanasan minum. Itu bagian dari peradaban," katanya dengan tegas.

Selain infrastruktur, Dedi juga akan menerapkan kebijakan bahwa sekolah harus menjadi kawasan bebas kendaraan bagi siswa. "Siswa yang di bawah umur tidak perlu nitip motornya di warung tetangga sekolah. Enggak usah begitu," tegasnya.

Dia berharap kebijakannya ini tidak disalahartikan, karena yakin langkah ini akan memberikan manfaat bagi siswa. "Yang penting orang jalan dulu. Kenapa anak sekarang malas jalan kaki? Badannya lemah, kakinya lemah. Besok dia mau jadi tentara, pelaut, atau polisi. Kakinya harus kokoh," tuturnya.

Belakangan, Dedi Mulyadi memang sering menjadi sorotan karena kebijakan-kebijakan kontroversialnya. Beberapa kebijakan yang pernah dikeluarkan antara lain:

  • Siswa bermasalah di Jabar dibina di barak militer untuk pendidikan karakter.
  • Larangan wisuda dan perpisahan sekolah yang melibatkan pungutan biaya.
  • Surat edaran jam malam bagi pelajar yang tidak boleh keluar rumah di atas pukul 21.00 WIB.
  • Penghapusan PR sekolah bagi pelajar di Jawa Barat.
  • Pelajar di Jabar masuk sekolah jam 6 pagi dari Senin sampai Jumat.