Gaji anggota DPR tak naik, ini penjelasan wakil ketua DPR soal uang perumahan dan kenaikan tunjangan

Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, baru-baru ini memberikan penjelasan mengenai isu gaji anggota DPR yang tak mengalami kenaikan. Dia menegaskan bahwa tidak ada perubahan pada gaji anggota DPR. Namun, ada beberapa komponen tunjangan yang mengalami kenaikan, seperti tunjangan beras dan bensin.

"Jadi, jika ada yang mengatakan gaji kami naik menjadi Rp100 juta per bulan, itu adalah informasi yang keliru dan perlu diluruskan," ungkap Adies saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, dikutip brilio.nrt dari Liputan6.com, Selasa (19/8).

Menurut Adies, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mungkin merasa kasihan dengan para anggota DPR sehingga memutuskan untuk menambah jumlah tunjangan.

foto: Instagram/@adies.kadir

"Yang naik hanya tunjangan itu saja, seperti tunjangan beras yang meningkat karena harga beras dan telur juga naik. Mungkin Menteri Keuangan juga merasa kasihan dengan kawan-kawan DPR," tambahnya.

Adies juga menyampaikan rasa terima kasih atas kenaikan tunjangan tersebut.

Adies menjelaskan bahwa tunjangan beras naik dari Rp10 juta menjadi Rp12 juta, sedangkan tunjangan bensin yang sebelumnya sekitar Rp4 juta hingga Rp5 juta kini naik menjadi Rp7 juta per bulan.

"Mobilitas kawan-kawan dewan memang lebih dari itu setiap bulannya," ujarnya.

Dengan kenaikan ini, tunjangan beras dan bensin diharapkan dapat membantu anggota DPR dalam menjalankan tugas mereka.

Tunjangan Perumahan

foto: Instagram/@adies.kadir

Adies juga menyebutkan bahwa gaji dan tunjangan bersih anggota DPR berkisar antara Rp69 juta hingga Rp70 juta. Ini belum termasuk tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta per bulan.

Uang tunjangan perumahan ini merupakan kompensasi dari rumah dinas yang dialihfungsikan oleh negara. "Ketika rumah dinas anggota DPR RI dialihfungsikan untuk keperluan lain, negara memberikan kompensasi berupa uang senilai Rp50 juta untuk membantu anggota DPR mencari hunian baru," jelasnya.

"Jadi, perlu dicatat bahwa uang Rp50 juta itu bukanlah gaji, melainkan pengganti bagi anggota DPR RI untuk mencari tempat tinggal baru. Gaji anggota DPR RI tidak mengalami kenaikan selama 15 tahun terakhir," tambah Adies.

Gaji Pokok Kecil

foto: Instagram/@adies.kadir

Politikus Partai Golkar ini mengungkapkan bahwa gaji anggota DPR terbilang kecil jika dibandingkan dengan gaji DPRD provinsi di Jawa dan lembaga negara lainnya.

"Gaji pokok kami tidak lebih dari Rp5 juta," ujarnya.

Adies menjelaskan bahwa meskipun take home pay yang mereka terima bisa mencapai Rp60 juta, itu sudah termasuk berbagai tunjangan. "Bayangkan, gaji dan tunjangan anggota DPRD provinsi di Jawa bisa mencapai di atas Rp70 juta, terutama karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) mereka yang tinggi," tutup Adies.

FAQ Seputar Gaji dan Tunjangan DPR

1. Berapa gaji pokok anggota DPR?
Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 68 Tahun 2001, gaji pokok anggota DPR adalah Rp4.200.000 per bulan.

2. Apakah gaji anggota DPR naik tahun 2025?
Tidak. Hingga kini, gaji pokok anggota DPR masih sama sejak aturan tahun 2001. Namun, total pendapatan mereka bisa lebih besar karena ada berbagai tunjangan.

3. Berapa uang perumahan DPR?
Uang perumahan diberikan satu kali selama menjabat, jumlahnya sekitar Rp4 miliar (untuk pembelian rumah jabatan/uang rumah).

4. Berapa total pendapatan bersih anggota DPR tiap bulan?
Jika ditotal dengan tunjangan tetap, anggota DPR bisa menerima sekitar Rp50 juta – Rp70 juta per bulan, tergantung jabatan.

5. Apakah ada rencana kenaikan gaji atau tunjangan DPR?
Menurut penjelasan Wakil Ketua DPR, saat ini tidak ada rencana kenaikan gaji pokok maupun tunjangan. Yang ada hanyalah evaluasi teknis terkait uang perumahan dan tunjangan agar sesuai aturan.